”Ya mewakili aspirasi teman-teman PTT di Jombang, kami bertemu dengan pak sekda. Tuntutan kita agar PTT diusulkan formasi PPPK,” ujar Ipung Kurniawan, Koordinator Forum Honorer Jombang, (20/1).
Menurut Ipung, sejumlah kabupaten/kota lain bisa mengusulkan PTT untuk diakomodir dalam PPPK. ”Di Malang dan beberapa kota lain bisa, kenapa Jombang tidak bisa?,” tambahnya.
Ia menyebut, sejak ada perekrutan honorer menjadi PPPK pada 2019 lalu, PTT tidak pernah tersentuh. Selama ini yang diprioritaskan adalah guru tidak tetap (GTT). ”Selama ini kan hanya GTT, sedangkan PTT tidak pernah ada,” tandasnya.
Dari hasil pertemuan, pemkab berjanji akan memfasilitasi perwakilan PTT bisa berkonsultasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). ”Ya rencananya kami difasilitasi bersama BKPSDM. Harapan kami ada solusi,” papar dia.
Di Jombang sendiri, total ada sekitar 200 PTT K2 yang masa kerjanya di bawah 2005. Sedangkan, ada ribuan PTT yang masa usia kerjanya di atas tahun 2005. ”Khusus untuk K2 ada 200-an orang,” pungkasnya.
Dikofirmasi terpisah, Sekdakab Jombang Agus Purnomo membenarkan telah menemui perwakilan honorer PTT. ”Ya tadi kita sudah koordinasi dengan mereka. Mereka berharap PTT bisa diusulkan ke PPPK,” ujar dia.
Namun, karena belum ada regulasi yang jelas terkait pengusulan PTT menjadi PPPK, Agus bakal memfasilitasi PTT bisa berkomunikasi langsung ke BKN. ”Kita fasilitasi perwakilan dua orang bersama BKPSDM ke BKN. Kalau memang diizinkan akan kita upayakan mengakomodir di 2024,” pungkasnya. (ang/naz/riz) Editor : Achmad RW