’’Tidak ada berkas yang menyebutkan harus TK dulu, jadi tidak wajib TK,’’ kata Senen, kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang melalui Kabid Pembinaan SD, Endro Wahyudi, kemarin.
Untuk jalur zonasi, persyaratan utama yang dibutuhkan hanya kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran. Jika akan daftar di jalur afirmasi, maka harus menyertakan kartu keluarga sejahtera atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kartu Perlindungan Sosial, kartu program PKH, Kartu Jombang Sehat, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu jaminan kesehatan daerah atau surat keputusan penerima PIP dari Kemendikbudristek atau dari kementerian agama. ’’Surat keterangan miskin dari kelurahan tidak boleh digunakan di jalur afirmasi,’’ jelasnya.
Sedangkan untuk jalur pindah tugas orang tua, harus menyertakan surat pindah tugas dari instansi tempat orang tua bekerja. ’’Semua dokumen tambahan disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan semua dokumen asli, lengkap dengan materai 10.000,’’ imbuhnya.
PPDB SD juga lebih fleksibel, bisa dilakukan offline maupun online. Semua calon peserta didik wajib diterima tanpa tes membaca menulis atau berhitung. ’’PPDB SD lebih fleksibel, karena semua SD juga sama-sama cari murid,’’ bebernya.
Terlebih pagu yang tersedia cukup banyak. Yaitu 14.672 siswa dari 492 SD negeri yang ada di Jombang.Ia minta semua SD memaksimalkan masa sosialisasi. Baik ke TK atau RA, juga ke masyarakat umum. Sosialisasi kepada wali murid TK dan RA dijadwalkan 7-10 Juni.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, tahun pelajaran 2021/2022, pagu PPDB SD yaitu 14.560 siswa dari 491 sekolah. Sementara siswa yang mendaftar adalah 10.347 siswa. (wen/jif/riz) Editor : Achmad RW