”Juknis PPDB PAUD memang tidak dibuat, di PAUD aturannya lebih longgar, jadi teknisnya kami serahkan ke masing-masing lembaga,” kata Senen, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, kemarin.
Termasuk persyaratan yang diperlukan apa saja juga diserahkan ke lembaga. PPDB PAUD dilaksanakan secara offline.
Mengenai pagu, lembaga juga diberikan kesempatan untuk menentukan pagunya sendiri. Mengukur kapasitas, dan kemampuan lembaga. ”Pagu juga diserahkan kepada lembaga, melihat kekuatannya berapa,” ungkapnya.
Tita Anikqowardani, ketua Himpaudi Jombang mengatakan, waktu PPDB PAUD sangat fleksibel. PPDB utama diselenggarakan menjelang tahun pelajaran baru. Namun jika dalam perjalanan di tengah semester ada siswa baru yang hendak mendaftar, maka boleh diterima.
Persyaratan umumnya hanya KK, akta kelahiran, dan KTP orang tua. Namun, ada sejumlah PAUD yang memberikan persyaratan tambahan, seperti hasil skrining awal. ”Ada PAUD yang pakai skrining ada yang tidak, yang jelas persyaratan umum yaitu KK dan akta kelahiran,” jelasnya.
Skrining dilakukan untuk melihat perkembangan anak. Apalagi semua PAUD sekarang wajib menjadi lembaga inklusif yang bisa menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). ”ABK kategori ringan bisa diterima di lembaga manapun. Tapi jika berat, ada beberapa lembaga khusus yang menangani ABK,” jelasnya.
Mengenai usia, di PAUD ada satuan PAUD sejenis (SPS), ada tempat penitipan anak (TPA). SPS dan TPA bisa menerima anak usia 0-6 tahun. Sedangkan kelompok bermain (KB) bisa menerima usia 2-4 tahun yang kemudian dilanjutkan ke jenjang taman kanak-kanak. ”Biasanya di SPS ada yang menyediakan sekaligus dengan KB-nya,” jelasnya. (wen/jif/riz) Editor : Achmad RW