Oleh: Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan, Jombang, KH Zainul Ibad As’ad (Gus Ulib)
Alhamdulillah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, telah tuntas.
Forum tertinggi organisasi NU itu telah melahirkan pengurus NU 'bermasalah' untuk masa khidmah 2026–2031.
Bagi saya, selesainya Muktamar bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Justru setelah palu Muktamar diketuk, ujian yang sesungguhnya bagi warga Nahdliyin dimulai.
Kita harus berani mengatakan bahwa proses menuju kepemimpinan baru NU tidak berlangsung dalam ruang yang steril dari kepentingan. Ada tarik-menarik kekuatan, ada kepentingan kelompok, ada lobi-lobi, dan ada pula dugaan intervensi kekuasaan yang menjadi pembicaraan di tengah warga Nahdliyin.
Bahkan, bagi saya, hasil Muktamar ini semakin menguatkan kesan adanya “paket Istana” yang sejak awal menjadi bahan perbincangan.
Paket yang dikaitkan dengan sejumlah tokoh, termasuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Nusron Wahid, serta kelompok yang berada di belakangnya.
Saya menyebutnya sebagai paket Istana bukan tanpa alasan. Setidaknya, kesan itu muncul dari konfigurasi kekuatan dan dinamika politik yang terlihat selama proses Muktamar.
Tentu, ini adalah pandangan saya. Warga Nahdliyin memiliki hak untuk menilai, menerima, membantah, atau bahkan mengkritiknya.
Baca Juga: Muktamar NU ke-35 di Jombang Diterpa Isu Suap, Gus Ulib Ingatkan Hal Ini
Justru dalam tradisi NU, perbedaan pandangan semestinya tidak perlu ditakuti. Yang lebih mengkhawatirkan bagi saya adalah ketika orang-orang yang dalam kepengurusan sebelumnya pernah menimbulkan persoalan atau terlibat konflik internal kembali mendapatkan ruang dan posisi strategis.
Pertanyaannya sederhana: apakah NU tidak pernah belajar dari konflik masa lalu?
Apakah kita tetap mau berkhidmah ketika keputusan organisasi tidak sesuai dengan pandangan kita? Dan apakah kita masih mampu mencintai NU ketika ada orang-orang yang menurut kita tidak layak justru memperoleh tempat strategis?
Saya memilih tetap berada bersama NU. Tetapi tetap bersama NU bukan berarti berhenti mengkritik.
Justru saya akan terus mengingatkan jika ada kebijakan yang menurut saya tidak sesuai dengan khittah NU. Saya akan tetap bersuara jika kepentingan kelompok mulai mengalahkan kepentingan jamiyyah.
Saya akan tetap mengkritik jika kekuasaan mulai terlalu jauh mencampuri urusan NU. Dan saya akan tetap mengingatkan jika orang-orang yang menurut saya pernah menjadi sumber persoalan kembali diberikan ruang terlalu besar dalam organisasi.
Sebab diam bukan selalu berarti setia. Terkadang, diam justru menjadi bentuk pembiaran. NU membutuhkan kader dan warga Nahdliyin yang kritis, bukan sekadar patuh.
NU membutuhkan pengurus yang mau mendengar, bukan hanya ingin didengar.
NU membutuhkan kepemimpinan yang merangkul, bukan kepemimpinan yang membelah. Lima tahun ke depan akan menjadi ujian berat. Bukan hanya bagi pengurus baru, tetapi juga bagi seluruh warga Nahdliyin. Mari kita buktikan bahwa perbedaan pilihan tidak membuat kita kehilangan ukhuwah.
Kita boleh kritis, tetapi jangan kehilangan adab. Kita boleh kecewa, tetapi jangan meninggalkan jamiyyah. Kita boleh mengingatkan, tetapi jangan berhenti mendoakan.
Saya berharap kepengurusan baru PBNU mampu membuktikan bahwa berbagai kekhawatiran yang muncul setelah Muktamar hanyalah kekhawatiran yang tidak akan terbukti.
Buktikan bahwa NU tidak sedang dikendalikan oleh kepentingan Istana.
Buktikan bahwa NU tidak sedang menjadi arena balas jasa politik. Buktikan bahwa orang-orang yang pernah menimbulkan konflik tidak akan menjadi sumber konflik baru.
Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin NU. Semoga NU tetap berada di jalan para muassis. Dan semoga NU tidak pernah kehilangan ruh perjuangannya hanya karena kepentingan kekuasaan sesaat.
NU harus tetap menjadi NU.
Amin.
Editor : Anggi Fridianto