Oleh: Arif Rohmatus Salam. SE., MM., C.LM
Penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang di selenggarakan 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, sejatinya memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar ajang konsolidasi kepengurusan jam’iyah terbesar di Indonesia.
Di balik padatnya jadwal sidang komisi, perdebatan intelektual dalam forum bahtsul masail, hingga euforia suksesi kepemimpinan, agenda akbar ini bertransformasi menjadi katalisator pergerakan ekonomi yang masif.
Membeludaknya kedatangan puluhan ribu muktamirin, simpatisan (muhibbin), serta peninjau dari seluruh pelosok negeri maupun cabang istimewa di luar negeri, secara langsung menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang memacu denyut nadi perekonomian masyarakat lokal di tingkat akar rumput.
Sebagai kawasan yang dijuluki "Kota Santri" dan episentrum historis lahirnya para tokoh pendiri NU, Jombang memiliki daya pikat kultural dan spiritual yang sangat kuat.
Magnet inilah yang menjadi garansi bahwa volume massa yang hadir akan melonjak tajam, melampaui estimasi formal yang disiapkan oleh panitia penyelenggara.
Konsentrasi massa dalam skala raksasa di satu wilayah yang terpusat ini tidak boleh hanya dipandang sebagai beban manajemen acara, melainkan harus dibaca sebagai momentum kapitalisasi ekonomi kerakyatan yang sangat berharga.
Dalam kacamata ekonomi regional, fenomena ini sama halnya dengan masuknya injeksi likuiditas berskala besar ke suatu daerah dalam waktu yang sangat singkat.
Baca Juga: Peserta Muktamar NU ke-35 Dimanjakan, Panitia Siapkan Pijat Gratis di Setiap Tower Penginapan
Isu utama kemudian seberapa siap infrastruktur ekonomi di tingkat warga dalam menangkap dan mengelola arus kas tersebut sehingga manfaat finansialnya tidak lari ke luar daerah.
Imbas ekonomi yang paling cepat terlihat akan berpusat pada sektor akomodasi.
Terbatasnya daya tampung infrastruktur perhotelan modern di pusat kota Jombang untuk memfasilitasi seluruh peserta dan penggembira, memicu bergeraknya mekanisme ekonomi subsisten secara alamiah.
Ratusan hingga ribuan rumah warga di desa-desa penyangga sekitar kompleks pesantren akan disulap menjadi homestay atau penginapan alternatif.
Tren penyewaan hunian penduduk ini melahirkan relasi timbal balik yang saling menguntungkan.
Di satu sisi, para pendatang memperoleh fasilitas istirahat yang dekat dengan lokasi acara, ramah di kantong, dan kental dengan nuansa kekeluargaan.
Di sudut lain, penduduk setempat meraup tambahan pundi-pundi rupiah secara langsung, yang nilainya bisa jadi setara dengan akumulasi penghasilan reguler mereka selama berbulan-bulan.
Selain urusan hunian, pemenuhan logistik harian bagi para tamu menghadirkan tantangan tata kelola yang kompleks sekaligus menyajikan kue ekonomi yang nilainya amat fantastis.
Kebutuhan pangan, yang mencakup makan utama hingga kudapan bagi puluhan ribu orang setiap harinya, menuntut ketersediaan bahan baku dalam jumlah di luar kebiasaan.
Pada titik inilah eksistensi dan peran kelembagaan ekonomi di tingkat desa, terkhusus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), benar-benar diuji kepiawaiannya.
Kawasan pedesaan yang menjadi penyangga di sekitar lokasi Muktamar sejatinya telah mengantongi fondasi infrastruktur logistik yang mumpuni.
Praktik tata kelola unit usaha yang terintegrasi demi melayani kebutuhan masyarakat bukanlah sebuah teori belaka.
Kemampuan meramu manajemen rantai pasok (supply chain management) mulai dari proses penyerapan hasil panen petani, penyortiran bahan pokok, hingga distribusi yang sistematis ke dapur-dapur umum telah menjadi keahlian entitas bisnis desa.
Pengalaman lapangan dalam menangani pasokan untuk program-program krusial, seperti suplai bahan baku untuk makan bergizi gratis secara terorganisasi yang dikelola oleh BUMDesa Berkah Sejahtera Tambakrejo, menjadi bukti tingginya kesiapan institusional di level desa.
Keterlibatan lembaga-lembaga ekonomi lokal ini menjadi garda pendorong terciptanya "Sirkulasi Ekonomi Tertutup".
Maksudnya, dana konsumsi Muktamar tidak bocor ke tangan korporasi pangan skala besar dari luar Jombang, melainkan terserap habis oleh petani sayur, peternak unggas, perajin tahu-tempe, serta pedagang pasar tradisional di wilayah setempat.
Lebih dari sekadar urusan perut dan tempat tidur, gelombang kedatangan massa juga memompa sektor jasa dan transportasi lokal.
Mobilitas manusia di kawasan Tambakberas dan titik-titik simpul di Jombang akan mengalami eskalasi yang tajam.
Situasi ini menghadirkan "panen raya" bagi para pelaku jasa transportasi skala mikro.
Tukang becak, driver ojek pangkalan maupun online, hingga penyedia jasa rental mobil akan kebanjiran penumpang.
Mereka memainkan peran vital sebagai urat nadi konektivitas yang memfasilitasi pergerakan peserta dari area penginapan menuju lokasi-lokasi persidangan.
Efek domino ini juga merambah ke sektor jasa pendukung harian.
Rangkaian agenda Muktamar yang berlangsung maraton sejak pagi hingga dini hari praktis membuat para peserta mengandalkan jasa binatu (laundry).
Tidak mengherankan jika kios-kios laundry di seputaran pesantren akan beroperasi dengan kapasitas maksimal.
Denyut transaksi ini juga menjangkiti warung kopi, toko kelontong, agen pulsa, serta kedai makan yang kemungkinan besar akan buka nonstop 24 jam.
Ruang-ruang publik komersial ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual-beli, tetapi juga menjelma menjadi ruang konsolidasi dan ajang silaturahmi informal bagi ribuan nahdliyin.
Perhelatan berskala nasional ini turut membuka ruang etalase raksasa bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif lokal.
Area bazar yang disiapkan panitia pasti akan dipadati pengunjung yang antusias berburu suvenir eksklusif Muktamar.
Tingginya permintaan akan produk konveksi seperti kaus, peci, sarung, maupun atribut banom seperti jaket Banser, akan memberikan keuntungan berlipat bagi para perajin lokal.
Begitu pula dengan aneka penganan dan buah tangan khas Jombang yang diproyeksikan akan habis diborong sebagai cendera mata.
Transisi menuju digitalisasi transaksi, seperti maraknya penggunaan QRIS oleh pedagang asongan dan lapak kecil, akan semakin memperlancar arus kas, membuktikan bahwa ekonomi warga nahdliyin kian adaptif merespons ekosistem keuangan modern.
Sebagai konklusi, sirkulasi finansial selama Muktamar ke-35 ini menjadi cerminan nyata dari sistem ekonomi yang inklusif dan membumi.
Baca Juga: Jelang Muktamar NU ke-35, Pemkab Jombang Kerahkan Alat Berat Pangkas Pohon di Jalur Utama
Putaran modal tidak terjebak di pusaran elite atau entitas makro, melainkan terdistribusi dengan deras dan merata ke lapisan masyarakat paling bawah.
Peningkatan taraf hidup melalui penyewaan rumah, penyerapan komoditas pertanian oleh kelembagaan ekonomi desa, hingga menggeliatnya penjualan produk UMKM, merupakan manifestasi konkret dari perwujudan "Ekonomi Umat".
Tantangan pasca-Muktamar nantinya adalah bagaimana menjaga agar suntikan modal dan energi sosial dari acara lima harian ini bisa bertransformasi menjadi pilar kemandirian ekonomi yang ajek.
Pada akhirnya, Muktamar di Jombang tidak hanya bertugas melahirkan nakhoda baru yang visioner bagi jam’iyah, namun juga memikul tanggung jawab untuk meninggalkan rekam jejak empiris berupa eskalasi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Inilah esensi dari perputaran ekonomi yang sarat nilai keberkahan: digerakkan oleh umat, dikelola dengan semangat kemandirian, dan ditujukan sepenuhnya demi kesejahteraan bersama.
Arif Rohmatus Salam, S.E., M.M., C.LM (Direktur BUMDesa Berkah Sejahtera Tambakrejo)