Permasalahan sampah di Mojokerto hingga kini masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Setiap hari, volume sampah terus bertambah seiring aktivitas masyarakat yang meningkat.
Namun, di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan sederhana: apakah kebijakan pengelolaan sampah juga berjalan tanpa jeda, atau justru berhenti di tengah jalan?
Pemerintah daerah sebenarnya telah menghadirkan berbagai program untuk menangani persoalan ini, mulai dari penyediaan tempat pembuangan sementara hingga pengembangan bank sampah.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mendorong upaya pengelolaan lingkungan melalui program kebersihan dan pengurangan sampah di tingkat masyarakat. Secara kebijakan, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya serius dalam mengelola sampah secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa hasilnya belum sesuai harapan. Permasalahan penumpukan sampah masih ditemukan di beberapa wilayah Mojokerto, terutama di area dengan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah.
Kondisi tersebut bahkan masih terlihat di pinggir jalan atau aliran sungai. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif kebijakan publik, masalah ini sering kali terjadi bukan karena kurangnya aturan, tetapi lemahnya pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.
Salah satu faktor utama ialah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi tantangan yang sulit diubah.
Di sisi lain, sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru belum dirasakan manfaatnya secara merata.
Selain itu, keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala di beberapa wilayah. Tidak semua masyarakat memiliki akses memadai terhadap tempat pembuangan atau program pengelolaan sampah yang terorganisir. Hal ini semakin memperkuat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan kondisi nyata di lapangan.
Melihat kondisi tersebut, perlu langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui penguatan implementasi, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan fasilitas yang merata.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
Jika kebijakan terus berjalan konsisten dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, maka permasalahan sampah di Mojokerto bukan tidak mungkin dapat diatasi secara bertahap. Pada akhirnya, sampah memang tidak pernah libur dan kebijakan juga seharusnya berjalan dengan konsistensi yang sama.
*) Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor : Anggi Fridianto