Oleh: M. Nasikhuddin *)
Pilkada langsung dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan politik ke tangan rakyat. Kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD atau ditentukan lewat kompromi elite, tetapi melalui suara publik. Konsekuensinya jelas, kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.
Masalahnya, dalam praktik demokrasi lokal hari ini, akuntabilitas itu kerap dipersempit hanya menjadi soal Pilkada lima tahunan. Padahal, demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Rakyat Jombang berhak mengetahui, setiap tahun, apa saja yang telah dikerjakan kepala daerah, sejauh mana janji kampanye diwujudkan, dan bagian mana yang belum tercapai. Di sinilah pentingnya laporan kinerja tahunan kepala daerah yang disampaikan secara terbuka dan bisa diakses publik.
Tidak Cukup Lima Tahunan
Pascaperubahan UU Pemerintahan Daerah, relasi antara kepala daerah dan DPRD juga berubah. Kepala daerah tidak lagi bisa dijatuhkan melalui mekanisme LPJ seperti era sebelumnya. Secara politik, posisi eksekutif menjadi lebih kuat, terlebih jika didukung mayoritas DPRD.
Kondisi ini berpotensi melahirkan pola executive heavy: kekuasaan yang dominan, minim kontrol, dan rawan jarak dengan rakyat. Karena itu, akuntabilitas tahunan kepada publik menjadi kebutuhan mutlak, bukan sekadar kewajiban administratif. Tanpa keterbukaan rutin, Pilkada langsung berisiko menjadi demokrasi prosedural belaka. Ramai saat pemilihan, senyap di tengah masa jabatan.
Media Lokal sebagai Penjaga Akuntabilitas
Secara normatif, kepala daerah memang diwajibkan mempublikasikan kinerjanya. Namun, publikasi yang hanya berhenti di laporan formal, website pemerintah, atau dokumen teknokratis jelas tidak cukup.
Di sinilah media arus utama lokal, seperti Jawa Pos Radar Jombang memiliki posisi strategis. Media menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan warga. Informasi pembangunan tidak hanya disampaikan, tetapi juga diuji, dikontekstualkan, dan dikritisi.
Bagi kepala daerah, menggandeng media bukan soal pencitraan, melainkan strategi akuntabilitas politik. Media membantu menyampaikan capaian positif, sekaligus memberi ruang koreksi ketika kebijakan tidak sejalan dengan kepentingan publik. Tanpa peran pers, ruang informasi akan diisi oleh narasi sepihak di media sosial yang sering kali lebih emosional daripada faktual.
Dari Informasi ke Penilaian Publik
Akuntabilitas bukan hanya melaporkan apa yang telah dikerjakan, tetapi bersedia dinilai. Ketika laporan kinerja disampaikan secara terbuka dan rutin melalui media, publik memiliki dasar untuk menilai kepemimpinan daerah secara lebih objektif.
Bagi masyarakat Jombang, informasi yang utuh dan berimbang memungkinkan warga membedakan antara capaian nyata dan sekadar klaim. Bagi media, proses ini sekaligus membangun memori kolektif publik, mencatat janji, mengawasi realisasi, dan menyimpannya sebagai arsip demokrasi lokal.
Dengan cara itu, Pilkada berikutnya tidak lagi hanya ditentukan oleh popularitas dan simbol, melainkan oleh rekam jejak yang teruji. Pilkada langsung telah membuka ruang demokrasi yang lebih luas di daerah. Namun ruang itu hanya akan bermakna jika diisi dengan transparansi, komunikasi publik, dan akuntabilitas tahunan.
Kepala daerah yang percaya diri dengan kinerjanya tidak perlu alergi pada media. Sebaliknya, pers lokal justru menjadi mitra strategis dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat. Demokrasi lokal yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik, tetapi demokrasi yang menyediakan ruang dialog antara kekuasaan, media, dan masyarakat. Dan di situlah, laporan kinerja tahunan kepala daerah menemukan arti politiknya yang sesungguhnya. (*)
*) Penulis: Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Jombang
Editor : Anggi Fridianto