QRIS dan Kepastian Hukum

Anggi Fridianto • Dipublikasikan Jumat, 2 Mei 2025 | 13:03 WIB
Tomy Michael, dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tomy Michael, dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

NEGARA hukum semakin lama harus menunjukkan legasinya sebagai negara yang bisa menjalankan hukum secara modern.

Misalnya di Indonesia, sifat modern hukum tetap harus bersandar pada ideologi Pancasila.

Percampuran ini menjadikan norma hukum yang berlaku dan akan berlaku tidak lepas dari prinsip-prinsip universalitas.

Salah satunya adanya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Proses pembayaran melalui QRIS telah menjadi salah satu metode transaksi yang populer dalam transaksi komersial.

Penggunaan QR Code memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan efisien. Kemudahan yang ditawarkan ternyata juga menyajikan permasalahan hukum.

Mengacu Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, termaktub bahwa penyelenggaraan uang elektronik harus memenuhi prinsip tidak menimbulkan risiko sistemik; operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat; penguatan perlindungan konsumen; usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Uang elektronik menciptakan hilirisasi hukum yang berjalan dengan asas perlindungan hukum.

Dalam perkembangannya, pemilik usaha tradisional mengalihkan pembayarannya dari tunai menjadi transaksi digital.

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4/KEP.DpG/2023 tentang Penetapan Skema Harga Pemrosesan Transaksi Pembayaran Yang Difasilitasi Dengan Quick Response Code Untuk Pembayaran Berdasarkan Quick Response Code Indonesian Standard Dengan Model Merchant Presented Mode dan Consumer Presented Mode membagi jenis merchant menjadi reguler dan khusus.

Di dalam opini ini berfokus pada merchant khusus yaitu kategori usaha mikro (nominal transaksi ≤ Rp100.000 dikenakan 0% merchant discount rate dan nominal transaksi > Rp100.000 dikenakan 0,3% merchant discount rate).

Usaha kecil, usaha menengah serta usaha besar dengan 0,7% merchant discount rate.

Baca Juga: Student Journalism: Doa KH Hasyim Asy’ari

Perbedaan ini terkesan tidak adil namun landasan filosofisnya untuk mendorong pelaku UMKM lebih semangat menggunakan pembayaran nontunai karena biaya yang relatif ringan.

Apakah kemudahan akan bertransaksi ini tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU No. 7-2011) yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penjelasan umumnya termaktub bahwa rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Timbul dikotomi landasan filosofis antara UU No. 7-2011 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran (PADG No. 21/18/PADG/2019) dan telah diubah menjadi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Dalam UU No. 7-2011 esensi mata uang diwujudkan untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan PADG No. 21/18/PADG/2019 terkait dukungan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional.

Secara normatif telah terjadi pengolahan norma yang mengacu das sein dan das sollen.

Baca Juga: Student Journalism: Mondok Enam Tahun

Bersama tim untuk memberikan validasi hukum maka dilakukan wawancara kepada pelaku UMKM di Surabaya dan Pulau Sebatik mengatakan bahwa QRIS adalah terobosan yang sangat baik dalam memudahkan pembayaran, namun mengenai pencairannya agar lebih fleksibel.

Dalam poin ini, beban pada akhirnya bagi pelaku UMKM. Setidaknya ada upaya lain dalam memberikan kepastian hukum agar tidak timbul pertentangan norma.

 

Opini ini merupakan hasil Penelitian Kolaborasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Universitas Borneo Tarakan bersama Sukmawaty Arisa Gustina, Mega Dewi Ambarwati, Frega Anggaraya Purba, Aswan, Ardiansyah, Camel Ramadhan, Marthinus Hans Godlif Papuara ICK, Aurelia Nazwa Ibra Syahrani yang berlangsung pada Oktober 2024 hingga Januari 2025.

Penulis:

Tomy Michael, dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Editor : Anggi Fridianto
opini Surabaya qris dosen untag surabaya Jombang Fakultas Hukum kepastian hukum universitas 17 agustus 1945