PENGUASA adalah setiap individu pemilik otoritas yang berwenang untuk mengatur sekelompok orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya.
Otoritasnya bisa diperoleh secara formal ( legalitas kenegaraan ) maupun nonformal ( pengakuan kelompok).
Yang jelas, strata sosialnya lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan.
Oleh karena itu, saya memandang puasa mereka “harusnya” berbeda dengan puasa orang biasa. Ini terlepas dari kategorisasi puasa yang dikemukakan Imam al Ghazali itu.
Baca Juga: Kolom Gus Zu'em: Bupati Baru dan Baru Bupati
Puasa merupakan salah satu ibadah yang memiliki makna mendalam.
Ia tidak hanya sekadar menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Tetapi juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meningkatkan ketakwaan, serta mengasah kepekaan sosial.
Namun, ketika kita membicarakan "puasanya penguasa", ada dimensi lain yang perlu dikaji lebih dalam.
Puasa yang dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa seharusnya tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kebijakan dan kepemimpinan mereka.
Pertama, puasa seharusnya mengajarkan para penguasa tentang nilai-nilai keadilan dan empati.
Dalam menjalankan ibadah puasa, setiap orang merasakan lapar dan haus, yang pada hakikatnya adalah pengingat bahwa ada banyak orang di luar sana yang setiap hari hidup dalam kekurangan.
Maka bagi seorang penguasa, puasa seharusnya menjadi momen untuk merenungkan tanggung jawabnya dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya.
Apakah kebijakan yang diambil selama ini sudah adil ? Apakah rakyat kecil sudah merasakan keadilan dalam pembagian sumber daya ?
Puasa seharusnya menjadi refleksi bagi penguasa untuk lebih peka terhadap penderitaan rakyatnya.
Kedua, puasa juga mengajarkan tentang pengendalian diri. Seorang penguasa yang berpuasa seharusnya tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari sikap serakah dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam sejarah, banyak penguasa yang tergoda oleh kekuasaan dan harta, sehingga lupa akan tanggung jawabnya kepada rakyat.
Puasa seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
Penguasa yang berpuasa seharusnya mampu menahan diri dari godaan untuk memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Ketiga, puasa juga mengajarkan tentang pentingnya berbagi. Dalam Islam, bulan Ramadan adalah bulan di mana para pemeluknya dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan membantu sesama.
Bagi seorang penguasa, nilai ini seharusnya diterjemahkan dalam kebijakan yang pro-rakyat, terutama bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan.
Penguasa yang berpuasa tidak sepantasnya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompok elite.
Tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.
Namun, realitasnya, tidak semua penguasa mampu menjalankan puasa dengan makna yang sesungguhnya.
Ada penguasa yang secara lahiriah menjalankan ibadah puasa, tetapi dalam praktik kepemimpinannya, mereka justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai puasa.
Misalnya, korupsi yang masih marak terjadi di kalangan pejabat publik, kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, serta sikap arogan dan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.
Hal ini menunjukkan bahwa puasa yang mereka jalankan belum mampu mengubah sikap dan perilaku mereka sebagai pemimpin.
Oleh karena itu, puasa bagi penguasa seharusnya tidak hanya dilihat dari segi ritual, tetapi juga dari dampaknya terhadap kepemimpinan dan kebijakan yang diambil.
Puasa seharusnya menjadi momentum bagi para penguasa untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki diri, dan lebih mendekatkan diri kepada rakyatnya.
Seorang penguasa yang benar-benar memahami makna puasa akan menjadikan nilai-nilai puasa sebagai pedoman dalam menjalankan kepemimpinannya.
Dalam konteks yang lebih luas, penguasa juga bisa memaknai puasa sebagai bentuk pengorbanan.
Seorang penguasa yang berpuasa seharusnya rela berkorban untuk kepentingan rakyatnya, bukan sebaliknya, memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi.
Puasa seharusnya mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tentang pelayanan, bukan tentang kekuasaan semata.
Singkat kata, puasanya penguasa seharusnya tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari sikap koruptif, kolusif, dan tidak adil.
Puasa semestinya menjadi momen bagi para penguasa untuk merenungkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, meningkatkan empati terhadap rakyat, dan mengambil kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan umum.
Hanya dengan demikian, puasa yang mereka jalankan akan memiliki makna yang sesungguhnya, tidak hanya di hadapan Allah SWT, tetapi juga di hadapan rakyat yang mereka pimpin.
Semoga Allah menerima puasa kita semua dan menjadikan kita semakin takwa pada-Nya. Amiin. (*)
Editor : Achmad RW