“KEREEN”, bisik hati saya. Ketika membaca undangan dari Fisipol UGM untuk mengikuti Simposium Pesantren yang dilanjutkan dengan FGD ( Focus Group Discussion ): “Strategi Penguatan Pesantren sebagai pilar masa depan Indonesia”.
Kalau yang menyelenggarakan itu UIN atau PTS, saya tidak surprise. Terlebih bila mengingat peristiwa yang saya alami tahun 1982 lalu.
Adanya penolakan dari pihak dekanat, ketika saya selaku anggota Senat Mahasisiwa (SEMA) Fisipol UGM, menginisiasi study banding ke empat pesantren besar di Jombang.
“Masak mahasiswa fisipol, kok obyeknya ke pesantren. Mbok ya ke DPR, Lemhanas, Depdagri atau lembaga negara lainnya.” begitu ungkapan keberatan yang disampaikan Pembantu Dekan 3 bidang kemahasiswaan.
Namun, setelah melakukan pendekatan intens dengan diskusi yang cair, alhamdulillah kegiatan itu akhirnya direstui.
Saat itu, baru pertamakali HMI memenangi kursi mayoritas SEMA : 4 dari 7 kursi. Dengan posisi itulah, saya bisa mengajak Fisipol UGM untuk berkunjung ke Undar.
Padahal kampus UGM itu biasanya menjadi tempat utama kunjungan PTN dan PTS lainnya.
Selain itu, yang membuat saya surprise lagi, ternyata pembicara kunci-nya ( keynot speaker ) adalah “adinda” Yahya Cholil Staquf.
Ketua Umum PBNU yang pernah kuliah di situ. (Sebutan adinda digunakan oleh para senior HMI kepada yuniornya).
Dalam ceramahnya, Gus Yahya secara runtut mengelaborasi eksistensi pesantren dengan perspspektif sosiologis sebagaimana prodi kuliahnya dulu.
Dimulai dari sejarah awal kemunculan hingga tantangannya masa kini. Pesantren adalah entitas yang mandiri.
Ia terlahir dari peradaban nusantara yang bertumbuh sebagai dampak dari kebijakan pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang federatif.
Kerajaan lebih mementingkan keamanan jalur-jalur perdagangan di sepanjang pantai.
Sehingga fokus perhatiannya hanya pada upaya memastikan lalu-lintas perniagaan berjalan lancar tanpa gangguan perompak.
Akibatnya, kawasan pedalaman jauh dari hegemoni kerajaan, sehingga lebih leluasa mengembangkan diri secara otonom.
Dari sinilah, individu-individu yang memiliki kapasitas keunggulan tertentu berpeluang menjadi patron-patron yang menarik perhatian masyarakat sekitar untuk mendekat.
Salah satunya, individu yang memiliki kemampuan linuwih di bidang kanuragan maupun supranatural.
Maka orang-orang yang ingin memiliki kesaktian berdatangan berguru dan menetap sementara di sekitar rumah Sang guru dengan mendirikan bilik-bilik ( guthe’an ) sehingga berdirilah padepokan-padepokan.
Manakala seorang cantrik -murid pedepokan- berhasil menyerap tuntas ilmu yang dipelajarinya, dia pun pulang dan mendirikan padepokan baru di daerahnya.
Sementara padepokan yang dia tinggalkan, akan mengalami senjakala keruntuhan seiring meninggalnya sang guru. Begitulah seterusnya.
Pola pertumbuhan padepokan yang pasang-surut itu ternyata berlanjut sampai masa perkembangan pesantren pada awal kedatangan Islam hingga masa kemerdekaan RI.
Sebagaimana padepokan, eksistensi pesantren merupakan refleksi dari eksistensi kiai-nya. Sehingga bila sang kiai wafat, maka mereduplah kejayaan pesantren itu.
Menurut Gus Yahya, pada zaman dulu karena saking ikhlasnya, tidak ada kiai yang mempersiapkan keturunannya untuk melanjutkan tongkat estafeta guna meneruskan pesantrennya.
Mereka mewujudkan tekad keikhlasannya itu dengan penolakan untuk berfikir tentang keberlangsungan atau sustainability pesantrennya.
Baca Juga: Kolom Gus Zu'em: Kemerdekaan yang Berbatas
Dia mengisahkan, bagaimana kakeknya dulu meletakkan kitab-kitab kajiannya di atas meja di langgar-nya dan berujar: kitab sebanyak ini kalau anakku nanti bisa ngajar biar dipake mengajar, tapi kalau tidak bisa, ya biar dijual.
Sedemikian tawakkalnya kepada Allah, sehingga beliau tidak pernah ngurus pendidikan putra-putranya.
Dia contohkan lagi profil K. Abdullah Salam dari Kajen paman K. Sahal Mahfud. Kiai yang sangat alim sehingga banyak yang mengaji di suraunya.
Namun, meski santri yang mengaji makin banyak dan berasal dari luar daerah, beliau tidak berkenan membangun kamar hunian.
Kepada para orangtua yang sowan dan menyerahkan putranya, beliau katakan : “Ya kalau mau ngaji dengan saya, sini saya ajar. Tapi saya tidak mau bikin pondok”.
Akibatnya, santri-santri yang berdatangan itulah yang berinisiatif membeli tanah dan membangun guthe’an (bilik-bilik) di sekitar kediaman beliau.
Suatu saat, ketika beliau berhaji, putra beliau yang bernama K. Nafi’ berupaya “merapikan” bilik-bilik santri dan merenovasi surau abahnya, agar lebih tertata dan proporsional untuk aktivitas pengajian.
Tiga bulan kemudian, sepulang dari haji, beliau meihat perubahan drastis pesantrennya.
“Langgarku mana..?” tanya K. Abdullah pada putranya. “Ya itu bah..”Jawab K. Nafi’ dengan menunjuk surau abahnya yang telah berubah penampilan.
Dia berharap abahnya senang melihat suraunya jadi lebih bagus. Tapi dia justeru menerima respon tak terduga.
“Karena kamu yang bikin, ya kamu pakai sendiri saja langgarnya..” kata K. Abdullah yang sejak itu beliau tidak mau lagi mengaji di surau, pindah di rumahnya.
Itulah gambaran pesantren di masa lalu yang para kianya ber-mindset bahwa bila memikirkan soal keberlanjutan identik dengan ketidak-ikhlasan atas rencana Allah.
Baca Juga: Kolom Gus Zuem: Membidik Nahdliyin
Akibatnya, yang menjadi institusi itu bukan pesantren melainkan individu kiainya.
Persis dengan ciri khas organisasi tradisional ala Max Weber, di mana organisasi tidak dikelola oleh sistem tapi oleh subyektivitas personal : sang kiai.
Kapan entitas pesantren mulai memikirkan sistem yang keberlanjutan..? Saya akan sajikan pada kolom berikutnya. Insya-Allah. (*)
Editor : Achmad RW