Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak penuh pada rakyatnya untuk memilih wakil-wakilnya.
Karena sistem pemerintahan ini ada di tangan rakyat, tentunya demokrasi wajib menyediakan ruang yang luas agar dapat menampung suara-suara rakyat.
Demokrasi tentunya bukan suatu sistem pemerintahan yang sempurna, dan bukan juga pemaksaan.
Di mana suara rakyat kecil dibeli oleh sekelompok orang kaya demi kepuasan mereka.
Segala bentuk tantangan menghiasi perjalanan demokrasi, permasalahan politik dengan berbagai dinamikanya.
Seperti oligarki politik, korupsi, kesenjangan sosial, dan dinasti politik membuat masyarakat mempertanyakan kondisi demokrasi saat ini.
Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak segera ditemukannya titik terangnya, maka akan terus menggerogoti nilai demokrasi.
Semakin lama akan berimbas pada terhambatnya nilai keadilan serta dapat menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Di sisi lain, terdapat rintangan saat mendekati pemilu kemarin. Kita dihadapkan dengan berbagai opini, gimmick, dan hoax.
Oleh karena itu, penting untuk memperkuat edukasi politik dan literasi digital guna membangun masyarakat yang cerdas dan kristis.
Sehingga mampu memahami sistem politik dengan berbagai mekanismenya dan mampu memilah mana informasi yang sebenarnya dan mana yang bukan.
Memperkuat edukasi politik dapat menghasilkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis.
Menjaga demokrasi di negara tercinta sangat diperlukan komitmen dari berbgai pihak, khususnya pemerintah.
Dalam hal ini pemerintahan memiliki peran untuk meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya, dan membangun atau memperluas ruang dialog dengan masyarakat.
Peran pemerintah yang lain, pemerintah perlu memfokuskan pemerataan kesejahteraan agar kesenjangan sosial dapat dipersempit.
Penguatan hukum yang tegas bagi para pelanggar hukum tanpa pandang bulu, dapat membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Berkaitan dengan pemilu, sistem pemilihan umum harus selalu menjaga nilai transparansi dan akuntabel agar menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar mampu mewakili suara rakyat. (*)
Penulis:
Aqilah Salsabila
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo