DESEMBER tahun lalu, tujuh alumni SLTA Darul’Ulum silaturrahim ke rumah dengan mengenakan jaket alamamater kampus masing-masing, dari PTN yang berbeda.
Mereka datang ke sekolah asal untuk promosikan kampusnya dalam program Campus Go to School.
Mendadak pikiran saya melayang ke tahun 80-an, ke masa saya seperti mereka : jadi mahasiswa PTN.
Dulu menjadi mahasiswa PTN itu adalah anugerah yang luar biasa, karena mampu memenangkan persaingan dengan mengandalkan potensi diri karena seleksi yang dilakukan PTN betul-betul atas pertimbangan pontensi akademis calon mahasiswa.
Sudah begitu, PTN sangat membatasi jumlah mahasiswanya. Sehingga meski pendaftarnya ribuan, yang diterima tetap sesuai kuota.
Pada masa saya dulu 70 orang se jurusan (prodi). Bagaimana dengan PTN masa kini..?
Tanggal 11 Mei lalu seluruh pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) berkumpul dalam forum Rapat Pengurus Pusat Pleno yang dikemas dengan tema “Menitipkan Aspirasi PTS kepada Presiden Terpilih”.
Dari 2.000-an perwakilan PTS yang hadir di Krakatau Hall TMII Jakarta itu, semuanya mendukung “keluhan” yang disampaikan ketua APTISI, Budi Jatmiko.
Keluhan yang dialamatkan pada kebijakan Pemangku kepentingan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang sangat permisif terhadap PTN.
Akibatnya beberapa rektor PTN terjerumus dalam kasus abuse of power, penyalahgunaan wewenang.
Kasus-kasus hukum itu bermula dari kesempatan yang diberikan pemerintah pada PTN terutama yang berbadan hukum untuk mencari dana sendiri dalam memutar roda kampus, karena subsidi pemerintah untuk pendidikan tinggi lambat laun dikurangi.
Rektor yang kreatif dan punya jaringan luas akan mencari dana dari “menjual” produk-produk keilmuan.
Mereka bisa menggandeng perusahaan negara dan swasta untuk bekerjasama dalam riset dan pengembangan, sehingga menghasilkan profit untuk memenuhi kebutuhan hidup kampusnya.
Sementara para rektor yang biasa-biasa saja akan mencari dana dari “menjual” kursi mahasiswa dengan membuka jalur mandiri sesuai kebutuhan.
Akibatnya tidak jarang melanggar nisbah dosen dan mahasiswa yang ideal.
Bahkan terjadi ketimpangan antara jumlah mahasiswa dengan fasilitas dan kapasitas kelas, sehingga mahasiswa harus belajar di luar ruang kuliah atau daring.
Terus terang, sebagai alumni PTN saya sangat prihatin dengan kondisi ini.
Bagaimana bisa mahasiswa negeri tidak mendapat layanan yang memadai sebagaimana harusnya.
Jika demikian, jangan bicara soal kualitas lulusannya. Hal itulah salah satu penyebab, mengapa PTN-PTN kita sulit menembus ranking 800 terbaik universitas dunia versi Times Higher Education (THE).
Di sisi lain, dengan semangat PTN yang tinggi dalam merekrut mahasiswa melalui berbagai jalur, secara pelan tapi pasti PTN telah menjadi “pukat harimau” bagi PTS.
PTN menjaring lulusan SLTA mulai dari yang berkecerdasan tinggi hingga yang berstatus ekonomi tinggi.
Akibatnya, PTS hanya dapat calon mahasiswa yang biasa-biasa saja, baik dari segi kepintaran maupun finansial.
Belum lagi bila PTN membuka PSDKU (Program Studi di luar Kampus Utama) di luar daerah “asalnya”, maka bertambahlah penderitaan PTS yang sudah di ujung tanduk.
Cukup sampai di situkah derita PTS.? Ternyata belum. Ketika PTN berupaya memenuhi nisbah dosen akibat begitu agresifnya menjaring mahasiswa, mereka pun membuka peluang rekrutmen dosen baru untuk “dinegerikan”.
Baca Juga: Kolom Gus Zu'em: Sopir dan Penumpangnya
Maka PTS harus siap-siap kehilangan dosen-dosen terbaiknya yang telah disekolahkan.
Karena mereka lebih tergiur dengan gengsi dan gaji yang lebih tinggi di PTN.
Saya mendapat info dari anggota APTISI Jatim, bahkan ada dosen yang rela menebus pembatalan perjanjian dengan yayasannya dengan nilai 200 juta.
Demi menjadi dosen PTN. Maka lengkaplah kehilangan yang dialami PTS : kehilangan mahasiswa dan dosen.
Kini PTS, terutama yang di daerah-daerah, betul-betul dalam fase perjuangan untuk bertahan hidup.
Segala upaya dilakukan, termasuk meminimalisasi biaya kuliah dengan penawaran berbagai beasiswa.
Maka pimpinan PTS sangat bersyukur bila pemerintah mengucurkan KIP untuk para mahasiswanya.
Bisa dimanfaatkan untuk “menyambung” hidup. Hanya saja, jumlah mahasiswa yang disetujui untuk mendapat KIP tak sebanyak yang diusulkan lembaga.
Padahal semuanya memenuhi syarat. Di sinilah perlunya kreatifitas pimpinan PTS untuk membijaksanai pengelolaan dana dukungan pemerintah itu agar bermanfaat maksimal untuk bertahan hidup kampusnya.
Tampaknya, derita PTS akan terus berkepanjangan, selama rektor-rektor PTN itu hanya melihat mahasiswa sebagai pundi-pundi sumber dana.
Maka, saran saya kepada menteri yang akan datang, dukunglah rektor yang punya komitmen untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, bukan kuantitas mahasiswa, apalagi sampai ekspansi ke daerah-daerah.
Syukur-syukur bila pengelolaan PTN bisa kembali ke khitah tahun 80’an. (*)
Editor : Achmad RW