Mengenang bupati-bupati sebelumnya, bukan sekali ini saja Bupati Sidoarjo terjerumus kasus korupsi.
Gus Muhdlor menambah panjang daftar Bupati Sidoarjo yang menjadi tersangka korupsi.
Sebelumnya dua Bupati Sidoarjo yaitu Win Hendarso yang merupakan Bupati Sidoarjo dengan masa jabatan dari tahun 2000 sampai 2010 yang terlibat kasus pencairan uang kas daerah pada tahun 2005 dan 2007.
Dan kemudian, Saiful Ilah dengan masa pimpinan di kota Delta dari tahun 2010 hingga 2020 yang juga tersandung kasus karena menerima suap pengadaan infrastruktur.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau yang biasa di sebut dengan Gus Muhdlor sebagai tersangka.
Ia jadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pada pegawai ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
Bupati yang memimpin Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ini di tetapkan sebagai tersangka pada 16 April 2024.
Selain Gus Muhdlor, KPK juga menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Yakni Siska Wati dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka.
Sementara itu, tanggung jawab kepemimpinan akan dialihkan ke pelaksanaan tugas yang biasanya dijalankan oleh wakil bupati.
Pihaknya juga akan memantau proses hukum dari Gus Muhdlor guna menentukan kepemimpinan di daerah.
Baca Juga: Menilai Peran Aktif: Perspektif terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Pemerintahan
Kemudian untuk status bupati nantinya dapat dinonaktifkan sementara.
Jika Gus Muhdlor statusnya naik sebagai tersangka bahkan narapidana, dan serta pemberhentian permanen sebagai Bupati Sidoarjo.
OPINI:
Saya setuju karena kasus Bupati Sidoarjo adalah isu yang serius dan menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
Maka, pentingnya penerapan hukum yang tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya dan diharapkan dapat membuat efek jera.
Tentunya bagi masyarakat Sidoarjo berhak untuk menuntut keadilan dalam kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
SARAN:
Teruntuk masyarakat Sidoarjo ke depannya diharapkan dapat memilih bupati yang unggul, peduli, kompeten di dalam bidangnya.
Memiliki wawasan luas,dan tindakan nyata terkait tata daerah yang pastinya bisa mensejahterakan masyarakat Sidoarjo. (*)
Penulis:
Nabilah Ayu Panggabean (232020100106)
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo