JOMBANG adalah kabupaten yang penuh keunikan. Di mana komunitas ijo dan abang yang secara kultural “berseberangan” bisa hidup berdampingan penuh harmoni.
Kabupaten yang banyak melahirkan tokoh nasinoal, baik tokoh kenegaraan, agama, budaya bahkan kejahatan.
Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Jombang memiliki arti tersendiri di mata pejabat-pejabat pusat.
Barangkali, bila dihitung frekuensi kehadiran para menteri di kota/kabupaten se-Jawa Timur, maka kunjungan ke Jombanglah yang tertinggi.
Apalagi bila mendekati momentum politik yang membutuhkan dukungan dan rekognisi dari figur-figur “influencer” akar rumput: para kiai pengasuh pesantren.
Bila “orang pusat” saja ke para kiai, maka bisa dipastikan bahwa tiap pejabat yang baru ditempatkan di Jombang selalu “kulonuwun” silaturrahim ke pengasuh pesantren-pesantren tuanya: Tebuireng, Rejoso, Tambakberas, dan Denanyar.
Dari sedikit gambaran di atas, menunjukkan bahwa dengan eksistensi beberapa pesantren yang memiliki sumbangsih historis bagi berdirinya republik ini, tanpa disadari, Jombang mendapat anugerah yang luar biasa.
Selain anugerah terciptanya kondusivitas dalam kehidupan bermasyarakat yang damai, juga ketauladanan perilaku dan sikap politik para kiai yang dewasa.
Yakni, sikap politik yang penuh kesadaran akan hak politik orang lain yang wajib kita hormati pilihannya.
Maka tidak mengherankan bila di panggung depan ( front stage ) para kiai tampak jelas aneka warna pilihan politiknya sehingga men-teaterkan pertentangan, tapi di panggung belakang ( back stage ) mereka tetap berangkulan dan merawat silaturrahim.
Realitas itulah yang beberapa hari lalu saya sampaikan ke Penjabat Bupati Jombang, bapak Sugiat di hadapan para pimpinan ormas yang hadir di pendopo Kabupaten Jombang.
Baca Juga: Kolom Gus Zuem: Mari 'Menghadirkan' Tuhan
Dengan harapan agar kedewasaan politik itu bisa berdampak dan bertumbuh di masyarakat luas demi terciptanya kerukunan di tengah suhu politik yang kian menghangat.
Oleh karena itu, mengingat beliau berlatar belakang intelijen, saya berharap adanya optimalisasi perangkat Kominfo untuk mendeteksi dan menangkal penyebaran berita hoax yang selama ini menjadi pemicu konflik horisontal di masyarakat.
Selain harapan di atas, saya juga menyampaikan harapan yang sudah hampir hilang. Yaitu harapan akan sehatnya kembali sungai kami.
Saya sampaikan : “Dulu santri Darul’ulum, termasuk pak Munif Khusnan ( mantan sekda yang duduk sebelah saya ) mandi dan mencuci di sungai tersebut, sekarang jangankan mandi, mendekatpun orang tak mau, karena selain warnanya sangat keruh, aromanya juga sangat menyengat.
Kondisi ini sudah berlangsung lama, sehingga air sumur kami dan masyarakat sepanjang sungai pun, tercemar...
Sebenarnya, belajar dari yang sudah-sudah, tadi saya tidak ingin menyampaikan hal ini, tapi mendengar pernyataan Bapak yang bertekad melakukan yang terbaik untuk masyarakat Jombang dengan pengabdian penuh dan gasspoll, saya jadi punya harapan lagi..”
Harapan / optimisme saya itu bersemi kembali disulut oleh tekad dan kedudukan penjabat bupati yang merupakan jabatan political appointee ( penunjukan politis, seperti jabatan menteri ) bukan dari hasil proses elektoral / pemilu.
Dengan status penjabat “dekengane pusat” tentu lebih mudah diharapkan “keteguhannya” dalam penegakan aturan-aturan hukum untuk menciptakan budaya kerja aparatur yang “melayani” dan “solutif”.
Sedangkan dalam hal penciptaan ketertiban di masyarakat sebagai implementasi tugas kepamong-prajaannya, Pj bupati bisa lebih proaktif karena dia tidak tersandera janji-janji politik dan juga tidak ada kekhawatiran penurunan elektabilitasnya tahun depan.
Oleh karena itu, kepada warga Jombang, mari kita dukung pak Sugiat dengan doa dan sikap yang akomodatif, agar tekad pengabdiannya itu betul-betul terwujud, sehingga bupati yang akan datang bisa langsung gaspoll juga. Semoga. (*)
Editor : Achmad RW