Pilkada dan Bahaya Money Politics

Achmad RW • Dipublikasikan Rabu, 12 Juli 2023 | 14:45 WIB
Opini di Jawa Pos Radar Jombang
Opini di Jawa Pos Radar Jombang

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung di era reformasi telah diberlakukan sejak tahun 2005 silam. Kontestasi politik yang melibatkan elit-elit lokal itu, selalu berlangsung dengan penuh dinamika politik.

Bahkan tidak jarang melahirkan sejumlah “konflik”, baik yang melibatkan antar-pasangan calon yang berkompetisi, maupun yang melibatkan aktor-aktor sentral dalam pelaksanaan pilkada. 

Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), partai politik (parpol) pengusung calon, tim sukses/tim pemenangan pasangan calon, pemerintah daerah setempat, dan masyarakat pemilih itu sendiri.

Dalam Buku Konflikantar-Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah (2005), Moch. Nurhasim menyatakan bahwa konflik di arena pilkada dipicu oleh berbagai isu yang berbeda. Akan tetapi, secara umum isu yang muncul ada lima.

Yaitu: Pertama, terjadi perbedaan penafsiran dari segi hukum atas hasil pemilihan. Kedua, adanya kelompok pendukung yang tidak menerima hasil pemilihan sehingga menimbulkan protes.

Ketiga, hasil pemilihan dianggap cacat hukum. Keempat, adanya isu politik uang. Kelima, penolakan hasil pemilihan karena calon diduga korupsi.

Tulisan ini ingin secara khusus menyoroti isu politik uang (money politics) sebagai “patologi demokrasi” yang sulit dihindari dalam praktik politik pilkada sejak dulu hingga sekarang.

Merebaknya isu money politics atau dalam istilah lain disebut vote buying (beli suara), adalah satu dari sekian banyak gambaran tentang buramnya praktik demokrasi dalam konteks pilkada di negeri ini.

Kemampuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memelihara hubungan baik dengan partai politik serta dalam menarik simpati masyarakat guna terpilih menjadi pemimpin daerah, saat ini lumrah dirasuki oleh fenomena money politics.

Di satu sisi, calon pemimpin daerah membutuhkan “kendaraan politik” dalam rangka dukungan partai politik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, partai politik tidak bisa memungkiri sangat membutuhkan dukungan uang (modal finansial) guna operasionalisasi dan mobilisasi kehidupan kepartaian.

Bahkan menurut J. Kaloh dalam karyanya Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung(2008), money politics bagai penyakit menular yang dapat menjalar dan menyerang siapa saja, terutama yang kekebalan (immunity) harga dirinya rendah dan melemah.

Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang, tentu tak luput dari aroma money politics. Walaupun secara teoritik pilkada merupakan ajang “kontestasi politik lokal”, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pilkada juga merupakan ajang “kontestasi kekuatan ekonomi” di antara sesama calon/kandidat yang bersaing (kontestan).

Catatan pelaksanaan pilkada menunjukkan bawah dominannya faktor uang dan tentu saja ditambah dengan faktor lain dalam Pilkada Provinsi Sumatra Utara Tahun 2008 dan Pilkada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali Tahun 2012, adalah bukti dari menggejalanya money politics di ajang rutinitas lima tahunan tersebut.

Terdapat dua alasan utama yang menyebabkan money politics senantiasa menghantui pelaksanaan pilkada di negeri ini: Pertama, sebagian besar masyarakat masih sulit untuk beranjak dari kategori pemilih tradisional (traditional voters).

Kedua, umumnya masyarakat masih terperangkap dalam belenggu kemiskinan (poverty) yang di antaranya disebabkan oleh ketiadaan pekerjaan. Apa pun dalih dan alasannya, praktik money politics sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, bahkan bersifat counter productive terhadap pertumbuhan demokrasi itu sendiri. (*)

 

Penulis:
Septian Rifal Suyoto
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

 

Editor : Achmad RW
opini UMM mahasiswa money politics pemilu