Maraknya Politik Uang

Achmad RW • Dipublikasikan Kamis, 22 Juni 2023 | 15:10 WIB
Nisrina Aziza Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Nisrina Aziza Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang

Politik uang atau money politics menjadi tantangan dalam perpolitikan di Indonesia. Jika tindakan ini dibiarkan, maka akan mencederai semangat demokrasi itu sendiri.

Untuk itu, dibutuhkan tindakan-tindakan pencegahan untuk menghapuskan atau setidaknya meminimalisir praktik tidak terpuji ini. Di sinilah pentingnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan dampak negatif dari praktik money politics.

Politik uang atau money politics adalah salah satu upaya untuk memengaruhi perilaku masyarakat atau calon pemilih dengan cara memberi imbalan materi untuk memengaruhi hasil suara akhir.

Politik uang juga termasuk salah satu jebakan untuk masyarakat yang berbentuk suap yang mengatasnamakan rakyat padahal sesungguhnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau sebuah partai politik.

Politik uang itu sendiri sudah menjadi fenomena pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Baik itu dalam pilpres (pemilihan presiden), pileg (pemilihan legislatif), pilkada (pemilihan kepala daerah) bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi pada pemilihan di lingkup masyarakat kecil, seperti pemilihan ketua rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).

Jika politik uang terus-menerus terjadi dampaknya bisa merusak sistem demokrasi menjadi tidak stabil, karena rakyat memilih calon pemimpin bukan berdasarkan visi misinya melainkan lebih karena uang yang didapat.

Kasus korupsi pada lingkup penyelenggaraan pemilu, mengacu pada kasus yang menjerat Komisioner KPU yang berinisial NS sebagai ketua KPU pada masa kerja tahun 2001-2005. NS ditangkap KPK pada lantaran terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan asuransi bagi petugas Pemilu 2004.

Ia juga dinyatakan bersalah dalam pengelolaan dana rekanan KPU, yang menurut jaksa, merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,1 miliar. Untuk para pengawas dalam pemilihan umum apa pun itu juga harus bersikap jujur dan adil sehingga tidak akan terlibat juga dalam politik uang, bisa dengan melakukan patroli anti-politik uang pada saat pemilihan akan berlangsung.

Seiring berjalannya waktu, politik uang menjadi hal yang biasa bahkan cenderung diwajarkan dalam kompetisi politik dalam pemilihan pemimpin. Dalam hal ini, pemilu tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Sebagai perwujudan dari turut sertanya rakyat dalam menentukan arah dan tujuan bernegara.

Terdapat sebuah strategi yang harus dilaksanakan untuk mencegah kegiatan yang tidak diinginkan, salah satunya pencegahan terhadap tindakan politik uang yang kerap dilakukan dalam persaingan politik yang tidak sehat bagi oknum tertentu dalam memenangkan pemilihan umum.

Adanya praktik politik uang secara nyata akan mengakibatkan permasalahan dan sengketa pemilu yang justru menimbulkan diulangnya pemungutan suara, sehingga menyebabkan ketidakefektifan waktu.

Ada beberapa strategi yang harus mampu diterapkan di dalamnya, yaitu: Pertama, strategi dari netralitas ASN, aspek dan unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan efektif.

Kedua, Kerja sama atau MoU dengan berbagai pihak.Pencegahan politik uang dalam pemilihan umum melalui sosialiasi pengawasan partisipatif. Ketiga, menerapkan kampung antibudaya politik uang. Dilakukan demi terwujudnya kegiatan pemilu yang baik dengan strategi bottom up, yakni dari tingkat pemerintahan paling dasar hingga paling atas.

Keempat, strategi pengawasan dan sosialisasi melalui media digital. Pencegahan melalui strategi ini sudah dilakukan dengan menciptakan media yang edukatif berbasis online yang dapat diakses oleh semua pihak.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting untuk melakukan pencegahan terhadap kegiatan politik uang yang menjadi problematika mendasar dalam hambatan terwujudnya demokrasi ideal di Indonesia.

Politisi dan aktivis politik juga harus menyadari keberadaan uang politik karena tidak hanya terfokus pada masyarakat umum sebagai sarana untuk mencapai kewarganegaraan universal.Selain pencegahan dengan memberikan imbauan kepada masyarakat yang memiliki hak suara dan melakukan penelitian tentang politik yang tidak sehat dan penyebaran berita bohong atau menyimpang. (*)

 

Penulis:
Nisrina Aziza
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang

Editor : Achmad RW
opini UMM demokrasi mahasiswa money politics