Bayangkan kalau hal ini terjadi pada para pemuda pada tahun 1945 lalu, bisa-bisa kita hari ini masih berbahasa Belanda. Begitu juga bila dulu Kiai Wahab Chasbullah menjadi figur penghindar risiko, maka Nahdlatul-Ulama tak akan sebesar dan “semenarik” saat ini.
Hadir pada peringatan haul ke-52 KH Wahab Chasbullah minggu lalu, ingatan saya melayang pada sepak-terjang beliau yang penuh risiko. Di kala republik kita butuh kekuatan politik Islam yang utuh dan tunggal untuk memenangkan pergulatan ideologi kebangsaan yang sedang berlangsung, NU (1952) justru keluar dari Masyumi yang merupakan wadah utama ormas Islam. Akibatnya, ayah Bupati Jombang yang merupakan inisiator eksodus NU itu mendapat kecaman dari segala penjuru, tidak hanya dari kalangan Masyumi yang merasa berkurang kekuatannya, tapi juga dari internal NU yang berpikir bahwa bila NU berada di luar dan menjadi partai politik pasti akan lemah sehingga menjadi bulan-bulanan kekuatan politik “abangan”.
Menghadapi “serangan” pedas bertubi-tubi, beliau merespons dengan tegas: “Siapa yang masih ragu, silahkan tetap dalam Masyumi. Saya akan pimpin sendiri partai ini. Saya hanya memerlukan seorang sekretaris dan tuan-tuan boleh lihat apa yang akan saya lakukan.”
Betul juga “ultimatum” beliau. Terbukti pada pemilu 1955, NU yang merupakan partai “sempalan” ternyata mampu meraih suara tertinggi ke-3 mengalahkan PKI. Ini tentu di luar dugaan para politisi, sehingga nama Kiai Wahab makin moncer di jagad perpolitikan nasional.
Tidak berhenti di situ, karena beliau tak ambil pusing dengan caci-maki terhadapnya dan meyakini bahwa di dalam pemerintahan lebih memungkinkan untuk melakukan perbaikan daripada di luar, maka pada tahun 1960 lagi-lagi Kiai Wahab mengambil sikap kontraversial yang penuh risiko, yaitu menerima konsep Nasakom ( Nasionalisme-Agama-Komunisme) sebagai platform tata pemerintahan demokrasi terpimpin, di saat seluruh partai Islam menentangnya. Maka praktis hanya partai NU yang mewakili unsur “agama” dalam kabinet presidensial pascadekrit Presiden 5 Juli 1959.
Kala itu, NU betul-betul di posisi sulit (maju kena,mundur kena) karena di luar pemerintahan harus menghadapi partai-partai Islam yang menuduh NU bersekutu dengan PKI, sementara di internal pemerintahan NU justru selalu bersitegang melawan PKI yang berusaha memengaruhi Soekarno untuk menjalankan kebijakan bernuansa komunis ( landreform, sosialisme Indonesia dan pemerasan Pancasila).
Kebencian lawan-lawan politik Kiai Wahab tidak hanya diungkapkan dengan lisan tapi juga dengan tulisan di koran partai mereka.
Konon sampai ada karikatur gambar Kiai Wahab pakai peci, ketika pecinya dibuka, di kepalanya tertera lambang palu-arit. Padahal saat itu beliau menjabat sebagai Rais Am NU.
Bisa dibayangkan betapa direndahkannya komunitas nahdhiyin. Tapi beliau santai saja dan tidak ada gerakan massa menyerbu kantor redaksi korannya. Dari kartun itu, kemudian melekatlah julukan untuk beliau sebagai “Kiai Nasakom” ( ada bukunya).
Mengenang kisah perjuangan Pendiri NU yang demikian berani mengambil risiko dalam mempertahankan prinsip yang bertujuan li i’lai kalimatillah (menjunjung tinggi agama Allah), membawa saya pada kisah yang sama tapi dalam skala lebih kecil, yakni keberanian ayahanda ( Muh. As’ad Umar) mengambil risiko ketika para ulama-kiai bersatu di PPP tapi beliau lebih memilih bergabung dengan Golkar, sehingga Darul’Ulum kala itu dikucilkan NU dan bahkan ditinggalkan santrinya. ( ada bukunya).
Dengan keteladanan para kiai sebagai pengambil risiko (risk taker), mengajarkan pada kita betapa risiko itu melekat pada ikhtiar perbaikan. Minimal, risiko perlawanan dari segala arah. Maka, bila kita hendak perbaiki keadan, mari kita niat dan yakinkan hati bahwa tujuan utama tindakan kita semata karena Allah, sehingga tangan-NYA lah yang akan tuntun dan lindungi kita tuk atasi segala risiko. Selamat berjuang. (*) Editor : Achmad RW