RadarJombang.id – Cabor Karate Jombang memilik Walk Out (WO) alias tak berangkat dalam ajang pekan olahraga pelajar daerah (Popda) Jatim tahun ini.
Mereka, tetap milik WO dan ogah berangkat ke ajang Popda Jatim tahun ini meski persiapan karateka telah sangat matang.
Hal itu, karena persiapan Pemkab Jombang untuk ikut Popda Jatim dinilai tak serius.
’’Kami hanya dapat kuota satu atlet putra dan satu atlet putri, kami putuskan karate walk out (WO),’’ kata Adhe Rengga Drestian, pelatih karate Jombang, kemarin.
Di karate ada 13 nomor yang dipertandingkan. Baik kata (seni) maupun kumite (tanding) putra dan putri.
Namun oleh Pemkab Jombang, karate hanya diberi kuota dua atlet saja.
’’Kami putuskan tidak jadi seleksi, lebih baik tidak berangkat semua. Kami tidak bisa mengambil dua dari 13 kelas yang dipertandingkan,’’ tegasnya.
Upaya untuk minta tambahan kuota ke Disporapar Jombang telah dilakukan.
Bahkan, karate siap jika harus berangkat dengan biaya mandiri. Sayangnya, hal itu tak dapat restu dari Disporapar.
’’Sudah kami upayakan izin ke Disporapar untuk ikut dengan biaya mandiri, tapi tetap tidak diperbolehkan, bagi kami ini konyol,’’ ucap peraih medali perunggu PON 2008 ini.
Hal itu dinilai menghambat perkembangan prestasi atlet.
Terlebih, Karateka Jombang meraih perunggu di PON 2024. Perunggu di O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) tingkat nasional 2024.
Karateka Jombang juga mendapat banyak medali di Porprov Jatim sejak masih aktif menjadi siswa.
"Tapi di Popda mereka tidak diwadahi, ini sangat disayangkan. Alasan tidak ada dana, tapi biaya mandiri tidak boleh. Ini sangat menghambat perkembangan prestasi atlet,’’ ungkapnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi Jawa Pos Radar Jombang kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jombang, Bambang Nurwijanto, telah dilakukan.
Hanya saja belum mendapatkan jawaban, baik melalui panggilan telepon maupun pesan singkat.
Sekretaris Disporapar Jombang, Yulita Purwaningsih, mengatakan, pendaftaran peserta Popda maksimal 30 September.
Menanggapi tentang atlet atau cabor yang siap berangkat dengan biaya mandiri, menurutnya tak boleh.
’’Yang punya kegiatan Dispora Provinsi Jatim, yang melaksanakan OPD (organisasi perangkat daerah) teknis, yaitu dispora kabupaten. Jadi kita hanya memberangkatkan sesuai kemampuan kita,’’ jelasnya.
Biaya mandiri tidak diizinkan, sebab Popda harus berangkat atas nama Pemkab Jombang dan melalui anggaran Pemkab Jombang.
Berbeda dengan kejuaraan yang diadakan oleh KONI yang lebih fleksibel.
’’Jadi skemanya memang berbeda, harus dibiayai OPD, tidak sama seperti Porprov, aturannya memang tidak boleh,’’ tegasnya. (wen/jif/riz)
Editor : Achmad RW