RadarJombang.id – Sejumlah pelatih cabor di Jombang mengeluhkan kebijakan pemberangkatan atlet ke pekan olahraga pelajar daerah (Popda) Jatim 2024.
Sebab, hanya cabang olahraga (cabor) pilihan yang ditunjuk untuk berangkat ke Popda Jatim 2024.
Padahal banyak cabor di Jombang yang sudah persiapan matang untuk berlaga di event tersebut.
’’Atlet kami juara 1 beregu putri pada event KASAL Cup II 5-9 Juni kemarin, kami persiapkan untuk Popda. Tapi sepertinya mereka terhenti karena kebijakan yang tidak masuk akal,’’ kata Zulfani Ariansyah, ketua induk cabor panahan (Perpani) Jombang, kemarin.
Dia menilai, pemilihan atlet popda tahun ini kurang adil.
Sebab, hanya cabor yang mendapatkan medali porprov saja yang bakal ikut.
Padahal cabor yang menang porprov justru jawaranya saat ini bukan lagi pelajar.
’’Porprov dan popda sangat berbeda, kenapa yang dijadikan acuan medali porprov? Padahal atlet yang dapat medali bukan pelajar,’’ jelasnya.
Jika kendalanya keterbatasan dana sehingga dipilih beberapa cabor saja, ia mengaku tak keberatan jika harus menggunakan biaya mandiri untuk ikut popda.
’’Semuanya demi prestasinya anak-anak pelajar. Seharusnya kalau masalah biaya, bisa dikomunikasikan ke cabor,’’ tegasnya.
Sementara itu Kepala Disporapar Jombang, Bambang Nurwijanto, mengatakan, kewenangan popda memang berada di tangan Disporapar.
Hanya saja, untuk menentukan atletnya, Disporapar berkoordinasi dengan KONI yang membawahi semua cabor.
Ia menyangkal, jika hanya cabor peraih medali di porprov saja yang dipilih untuk ikut popda.
’’Lebih tepatnya, yang berpotensi dapat medali yang dipilih. Bukan yang meraih medali di porprov,’’ kata Bambang.
Pihaknya sendiri belum memastikan, ada berapa atlet yang bakal ikut popda tahun ini.
Hingga kini, ada sembilan cabor yang rencananya bakal ikut popda. Tiap cabor hanya dua sampai tiga atlet.
Sembilan cabor tersebut merupakan rekomendasi KONI. Pelaksanaan popda sendiri tanggalnya belum ditentukan.
Diprediksi sekitar bulan November di Bangkalan Madura.
Bambang sendiri tidak menutup diri. Jika ada cabor yang merasa memiliki potensi untuk koordinasi dengan KONI.
’’Cabor bisa berkoordinasi dengan KONI, karena KONI yang lebih mengetahui situasi cabor di lapangan,’’ katanya.
Menanggapi cabor yang ingin berangkat mandiri jika tak mendapatkan kuota dari pemkab, Bambang tidak membenarkan hal tersebut.
’’Kalau mau berangkat sebetulnya tidak ada larangannya. Tapi tidak etis kan, nanti dinilai pemkab abai kepada cabor. Spekulasi di lapangan pasti tidak baik. Jadi sebaiknya dikoordinasikan dulu dengan KONI dan Disporapar,’’ sarannya. (wen/jif/riz)
Editor : Achmad RW