Ada sesuatu yang terasa lebih dari sekadar kebetulan ketika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akhirnya ditetapkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026 mendatang.
Muktamar kali ini seperti sebuah perjalanan pulang.
Bukan hanya pulang secara geografis ke salah satu rahim penting tradisi pesantren NU, melainkan juga pulang secara historis kepada salah seorang arsitek utama jam’iyah ini: KH Abdul Wahab Chasbullah.
Mbah Wahab, demikian kita mengenalnya, bukan sekadar nama yang terpahat dalam sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama.
Ia adalah ulama, organisator, komunikator, negosiator, sekaligus negarawan yang ikut menentukan bagaimana NU berdiri, tumbuh, berhadapan dengan kekuasaan, dan menempatkan dirinya dalam kehidupan berbangsa.
Baca Juga: Pengurus IKABU Pusat Resmi Dikukuhkan, Majelis Pengasuh Dorong Kemandirian Ekonomi Alumni
Karena itu, ketika Muktamar ke-35 mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa”, rasanya sulit untuk tidak membaca tema tersebut melalui jejak kehidupan Mbah Wahab.
Sejarah mencatat Muktamar NU pertama diselenggarakan di Surabaya pada 1926. Pada masa-masa awal, muktamar bahkan dilaksanakan hampir setiap tahun.
Surabaya, Semarang, Pekalongan, Cirebon, Bandung, Jakarta, Banyuwangi, Surakarta, Banjarmasin, Malang hingga Magelang pernah menjadi saksi bagaimana para kiai berkumpul, berdebat dan mengambil keputusan.
Di dalam perjalanan panjang itulah Mbah Wahab mempunyai posisi istimewa.
Ia mengikuti seluruh 25 Muktamar NU sejak 1926 hingga Muktamar ke-25 di Surabaya pada Desember 1971. Tidak pernah absen.
Muktamar Surabaya itu bahkan menjadi muktamar terakhirnya. Empat hari setelah muktamar berakhir, 29 Desember 1971, Mbah Wahab wafat di Tambakberas.
Artinya, membicarakan sejarah seperempat abad pertama Muktamar NU hampir mustahil tanpa membicarakan Mbah Wahab.
Merawat Kata, Menyatukan Kita
Jauh sebelum istilah public relations, komunikasi massa dan stakeholder engagement populer di ruang-ruang akademik kita, Mbah Wahab sesungguhnya telah mempraktikkannya.
Ia membangun Nahdlatul Wathan sebagai ruang pendidikan dan pembentukan kesadaran kebangsaan, mengembangkan Tashwirul Afkar sebagai ruang pertukaran gagasan, serta ikut menggerakkan Nahdlatut Tujjar sebagai basis pemberdayaan ekonomi.
Bahkan, Mbah Wahab memahami pentingnya media.
Dalam sebuah tulisannya di Swara Nahdlatoel Oelama, ia mengibaratkan perkumpulan tanpa majalah seperti perkumpulan yang buta dan tuli.
NU kemudian memiliki tradisi pers melalui Swara Nahdlatoel Oelama, Berita Nahdlatoel Oelama, Oetoesan Nahdlatoel Oelama dan media lainnya.
Dalam bahasa komunikasi modern, Mbah Wahab memahami bahwa organisasi tidak cukup hanya bekerja.
Organisasi juga harus mampu menjelaskan mengapa ia bekerja, untuk siapa ia bekerja, dan nilai apa yang diperjuangkannya.
Kemampuan komunikasi itu berjalan beriringan dengan kepiawaian negosiasi.
Mbah Wahab bisa dekat dengan pusat kekuasaan tanpa kehilangan keberanian menyampaikan pandangan.
Ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, Konstituante dan MPRS. Tetapi kedekatan dengan pemerintah tidak otomatis membuatnya kehilangan daya kritis.
Di sinilah barangkali kita perlu membedakan antara dekat dengan kekuasaan dan bergantung kepada kekuasaan.
Baca Juga: Pengurus IKABU Pusat Resmi Dikukuhkan, Majelis Pengasuh Dorong Kemandirian Ekonomi Alumni
Bagi Mbah Wahab, kedekatan adalah jalan untuk memperbesar kemaslahatan. Kekuasaan adalah ruang yang harus diisi dengan nilai, bukan sekadar tempat mencari posisi.
Bermusyawarah Menjaga Marwah
Salah satu episode terpenting terjadi pada Muktamar ke-19 NU di Palembang tahun 1952.
Di sanalah keputusan NU keluar dari Masyumi memperoleh legitimasi organisasi.
Mbah Wahab merupakan salah satu penggerak utamanya. Keputusan itu tidak ringan.
NU dituduh memecah persatuan politik umat Islam, bahkan Mbah Wahab menerima berbagai kritik.
Namun sejarah kemudian menunjukkan bahwa keberanian mengambil keputusan tersebut membuat NU memiliki ruang politik sendiri.
Pada Pemilu 1955, Partai NU menjelma menjadi salah satu kekuatan politik terbesar nasional.
Pelajaran terpentingnya bukan bahwa semua keputusan Mbah Wahab harus selalu dianggap benar.
Justru yang lebih penting adalah keberaniannya melakukan ijtihad organisasi: membaca realitas, menghitung risiko, mendengar aspirasi, lalu berani mengambil keputusan.
Pada Muktamar ke-20 di Surabaya tahun 1954, NU kembali melakukan ijtihad penting mengenai hubungan agama dan negara dengan pengakuan Presiden Republik Indonesia sebagai Waliyul Amri Dharuri bisy Syaukah.
Keputusan tersebut memberi landasan fikih bagi legitimasi pemerintahan Republik di tengah berbagai pemberontakan dan perdebatan mengenai bentuk negara.
Mbah Wahab seakan mengajarkan bahwa fikih tidak boleh kehilangan konteks, sebagaimana politik tidak boleh kehilangan akhlak.
Dekat Tanpa Terikat
Hubungan Mbah Wahab dengan Bung Karno juga menarik dibaca dari perspektif komunikasi politik. Ia memilih tetap berada dekat dengan pemerintah pada masa politik nasional sangat terpolarisasi. Sikap itu tidak selalu populer
. Ada yang menuduh NU terlalu dekat dengan Soekarno.
Tetapi Mbah Wahab memiliki logika sendiri: lebih baik berada di gelanggang dan ikut memberi warna daripada hanya berteriak dari luar.
Kedekatan itu bukan tanpa pengaruh. Dalam Muktamar ke-23 NU di Surakarta tahun 1962, Presiden Soekarno bahkan secara terbuka mengakui peran pemikiran Mbah Wahab dalam perjuangan pembebasan Irian Barat.
Gagasan yang dikenal sebagai diplomasi “Cancut Tali Wondo” menunjukkan bagaimana seorang kiai pesantren dapat memberi perspektif strategis terhadap persoalan geopolitik negara.
Mbah Wahab dengan demikian bukan ulama yang berdiri jauh dari negara.
Ia hadir di jantung persoalan negara sembari tetap membawa identitas keulamaannya.
Berkhidmat, Bukan Berebut
Ada satu fragmen sejarah Muktamar yang menurut saya sangat penting direnungkan menjelang Muktamar ke-35. Pada Muktamar ke-24 NU di Bandung tahun 1967, KH Bisri Syansuri memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Rais Aam, mengungguli Mbah Wahab.
Tetapi Kiai Bisri justru menolak jabatan tersebut. Alasannya sederhana sekaligus dalam: selama Mbah Wahab masih ada, ia merasa tidak pantas mendahului sahabat sekaligus kiai yang lebih sepuh.
Menariknya, Mbah Wahab juga tidak serta-merta menerima. Ia merasa Kiai Bisri-lah yang memperoleh mandat muktamirin.
Dua ulama besar itu akhirnya bukan berebut kursi, melainkan berebut untuk tidak menduduki kursi.
Fragmen kecil ini mungkin terdengar seperti cerita dari zaman yang sangat jauh.
Terutama ketika kontestasi organisasi hari ini dengan mudah berpindah dari ruang musyawarah menuju media sosial; ketika perbedaan pilihan dapat berubah menjadi pelabelan, saling sindir, pembentukan kubu, bahkan pertarungan narasi.
Mbah Wahab memberikan standar berbeda: jabatan adalah akibat dari khidmat, bukan tujuan dari khidmat.
Beda Suara, Satu Saudara
Muktamar memang tidak mungkin steril dari perbedaan.
Sejarah NU justru dibangun oleh perdebatan.
Para kiai berbeda pendapat tentang politik, negara, strategi perjuangan, bahkan kepemimpinan organisasi.
Tetapi perbedaan tidak pernah boleh lebih besar daripada jam’iyah.
Di sinilah warisan Mbah Wahab menemukan relevansinya bagi NU hari ini.
Ia mengajarkan keberanian tanpa kehilangan adab, keluwesan tanpa kehilangan prinsip, kedekatan dengan pemerintah tanpa kehilangan martabat, dan politik tanpa kehilangan orientasi kemaslahatan.
Muktamar ke-35 tentu akan memilih kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan hanyalah salah satu agenda. Jauh lebih besar daripada itu adalah menentukan arah NU memasuki abad keduanya.
NU hari ini berhadapan dengan transformasi digital, kecerdasan buatan, ketimpangan ekonomi, perubahan geopolitik, krisis lingkungan, fragmentasi sosial, hingga perubahan cara generasi muda memahami agama dan otoritas keagamaan. Karena itu, energi muktamar terlalu mahal apabila habis hanya untuk membicarakan siapa mendapat posisi apa.
Mungkin itulah mengapa kepulangan Muktamar ke Tambakberas terasa simbolik. Di tempat yang begitu lekat dengan jejak Mbah Wahab, NU seakan sedang diajak bercermin kepada sejarahnya sendiri.
Bercermin kepada seorang kiai yang sepanjang hidupnya berada di pusaran organisasi, politik dan kekuasaan, tetapi namanya justru dikenang bukan karena jabatan yang pernah didudukinya.
Ia dikenang karena gagasan yang ditinggalkannya, keberanian yang diwariskannya, dan khidmat yang tidak selesai bersama wafatnya.
Dan mungkin pada titik itulah kisah Mbah Wahab bagi saya tidak lagi sekadar sejarah NU. Ia juga menjadi bagian kecil dari sejarah hidup saya sendiri.
Bermula dari Cinta
Sekira 25 tahun lalu, ketika masih duduk di kelas III MTs, saya mengenal Mbah Wahab dari buku ke-NU-an. Kisah tentang kealiman, keberanian, kepiawaiannya berorganisasi, serta kecintaannya kepada negeri ini membuat saya jatuh hati. Sejak saat itu saya bertekad: saya ingin mondok di Tambakberas, pondoknya Mbah Wahab.
Padahal, tak ada keluarga, tetangga, ataupun teman sekolah yang berencana melanjutkan belajar ke sana.
Dengan keyakinan seorang anak belasan tahun—dan sedikit memaksa orang tua—saya akhirnya berangkat ke Tambakberas.
Nyaris tanpa bekal, tanpa banyak tahu, hanya membawa tekad dan rasa cinta.
Kini, hampir seperempat abad kemudian, saya semakin menyadari bahwa keputusan sederhana itulah salah satu titik yang mengubah jalan hidup saya.
Karena itu, sampai hari ini saya selalu bangga disebut Santri Tambakberas, santrinya Mbah Wahab.
Muktamar ke-35 kali ini pun terasa sangat personal. NU kembali bermuktamar di tempat yang dahulu saya datangi karena kekaguman kepada seorang kiai yang ketika itu hanya saya kenal dari lembar-lembar buku.
Jika ditanya apa yang membawa saya berjalan sejauh ini, jawabannya sederhana: cinta. Cinta kepada Mbah Wahab, kepada Tambakberas, serta kepada para kiai dan guru-guru saya. Barangkali begitulah kita seharusnya pulang ke Tambakberas: datang membawa cinta, bermuktamar dengan adab, lalu pulang membawa khidmat.
(Santri Tambakberas / Anggota Pengurus Pusat IKABU 2026-2030 / Kabag Humas Kantor Gubernur Jawa Timur)
Editor : Anggi Fridianto