Radarjombang.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur.
Langkah itu diambil karena menu makanan selama Ramadan dinilai tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyebut penghentian sementara dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. “Yang 17 itu sudah diumumkan BGN. Penyebabnya karena pelaksanaan menu belum sesuai ketentuan,” ujarnya, Rabu (4/3).
Berdasarkan data Pemprov Jatim, dapur MBG yang disuspend tersebar di beberapa kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
Sumenep: 4 SPPG
Jember: 3 SPPG
Banyuwangi: 3 SPPG
Ngawi: 2 SPPG
Bojonegoro: 2 SPPG
Nganjuk: 1 SPPG
Situbondo: 1 SPPG
Madiun: 1 SPPG
Total terdapat 17 dapur MBG yang untuk sementara tidak diperbolehkan beroperasi hingga proses evaluasi selesai.
Emil menjelaskan, BGN sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 terkait pelaksanaan MBG selama Ramadan. Dalam aturan tersebut, pengelola dapur diwajibkan memilih menu yang aman dikonsumsi serta tidak mudah mengalami penurunan kualitas.
“SPPG tidak boleh memilih makanan yang berisiko cepat basi. Semua sudah ada panduannya, termasuk jenis makanan yang direkomendasikan,” katanya.
Ia mencontohkan, bahan makanan seperti buah harus dipastikan tetap segar saat diterima siswa. Temuan di lapangan menunjukkan masih ada paket makanan yang kualitasnya menurun saat distribusi.
Selain itu, sistem distribusi MBG juga menjadi bagian evaluasi, termasuk mekanisme penggunaan tas makanan yang wajib dikembalikan siswa ke sekolah untuk pengisian ulang. “Skema distribusi sebenarnya sudah ditetapkan dengan baik oleh BGN,” jelasnya.
Meski disuspend, Emil memastikan seluruh dapur MBG masih memiliki peluang kembali beroperasi setelah melakukan pembenahan menyeluruh dan lolos pengawasan mutu dari BGN. Bahkan satu dapur MBG di Nganjuk, yakni SPPG Cangkriman, disebut akan ditinjau ulang karena tidak ditemukan pelanggaran signifikan.
“Kalau sudah dilakukan evaluasi dan quality control terpenuhi, tentu bisa beroperasi kembali,” pungkasnya. (riz)
Editor : Anggi Fridianto