Radarjombang.id - upaya pemdes memenuhi lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memicu dampak sosial.
Setidaknya terlihat dari keputusan Pemdes Mojongapit, Kecamatan Jombang memanfaatkan halaman SDN Mojongapit 3 untuk pembangunan gerai kopdes. Sejumlah fasilitas sekolah bahkan dibongkar.
Pantauan Jumat (28/11) petugas menerjunkan alat berat ke halaman sekolah. Sejumlah sarana prasarana sekolah, mulai papan nama, panggung dibongkar. Sontak hal aktivitas ini membuat pihak sekolah kaget.
”Hari ini, alat berat langsung diturunkan untuk menghancurkan papan nama SDN Mojongapit 3 dan panggung yang baru kami bangun dua bulan lalu,” ungkap Kepala SDN Mojongapit 3 Zumaroh Is’adah.
Zumaroh menerangkan, sebelumnya pihak desa sudah datang ke sekolah dan memberitahukan perihal rencana pembangunan Kopdes di halaman sekolah.
”Kami langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Berharap bisa diselamatkan,” terangnya.
Zumaroh mengakui jika lahan tersebut statusnya tanah milik desa.
”Namun, aktivitas belajar mengajar masih aktif setiap hari, siswa juga butuh ruang gerak, fasilitas olahraga, hingga lapangan untuk upacara bendera,” terangnya.
Dua bulan lalu juga baru dibangun panggung permanen sederhana tepat di belakang papan nama yang bakal dipakai untuk kegiatan pentas siswa. Sayangnya, fasilitas baru tersebut belum sempat ditempati kini sudah dibongkar.
Tidak hanya itu, lapangan dan fasilitas olahraga yang dibuat untuk latihan lompat jauh dan lompat jangkit juga turut terdampak untuk pembangunan kopdes. ”Sempat kami tawarkan di belakang sekolah ada lahan yang luas, tapi tetap mau yang di depan, saya bingung harus bagaimana,” jelasnya.
Tidak hanya papan nama dan panggung permanen saja yang dihancurkan. Ruang UKS kemungkinan juga bakal dibongkar. ”Isinya sudah dikeluarkan semua,” bebernya.
Saat dikonfirmasi, Rhendra Kusuma, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang membenarkan, pihaknya menerima aduan kegiatan Kopdes Merah Putih di SDN Mojongapit 3. ”Ada aduan bahwa mau ada kegiatan pembangunan KDMP, tetapi dari pemkab belum ada persetujuan,” ungkap Rhendra.
Pihaknya kini sudah menyampaikan ke bagian aset pemkab untuk mencari jalan tengahnya. ”Sudah kami sampaikan ke bagian aset Pemda,” katanya. (wen/naz)
Editor : Anggi Fridianto