Radarjombang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus mengebut proses pengadaan lahan tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Selain pengurukan lahan milik pemkab yang sudah berjalan, tahapan appraisal kini dikejar agar status lahan segera clean and clear sebelum Desember.
”Appraisal ini kita kejar karena Kementerian PUPR menargetkan semua lokasi sudah clean and clear sebelum Desember. Jombang termasuk dalam 102 lokasi se-Indonesia yang masuk tahap tender pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2025,” papar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, Senin (4/11).
Agung menyebut, studi kelayakan (feasibility study) telah rampung. Saat ini tim tengah melaksanakan appraisal yang melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari Surabaya.
”FS sudah selesai, sekarang appraisal berjalan. Besok kami juga akan menggelar sosialisasi pengurukan lahan dan konsultasi publik untuk pengadaan tanah kepada warga setempat,” ujarnya.
Penilaian harga dilakukan secara independen oleh KJPP berdasarkan kajian teknis di lapangan. ”Mereka yang menentukan harga. Prinsipnya ganti untung, dan penilaian dilakukan secara independen berdasarkan pertimbangan teknis di lokasi,” jelasnya.
Dari hasil pendataan, terdapat 17 bidang tanah yang masuk dalam dokumen FS. Namun, lahan prioritas yang akan diganti untung adalah 11 bidang milik 12 warga.
”Kalau anggarannya memungkinkan, kami berencana membebaskan semua bidang tanah yang ada dalam FS,” tambahnya.
Agung menargetkan appraisal rampung dalam dua pekan ke depan. Selain pengadaan lahan, pemkab juga mulai menata ulang area sekitar, termasuk relokasi terminal angkutan barang ke wilayah Perak.
”Ini mandat langsung dari Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR. Karena sudah dipercaya masuk daftar 102 lokasi, kami harus memastikan semua berjalan sesuai jadwal,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto