Radarjombang.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peninjauan kondisi pembangunan gedung di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang, Rabu (9/10).
Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca tragedi ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.
Peninjauan dipimpin Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana.
Dalam kesempatan itu, tim melakukan pengecekan terhadap keandalan bangunan utama, asrama putri, hingga sarana pendukung di lingkungan pesantren.
“Pagi ini kami menindaklanjuti instruksi bapak Presiden melalui Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat yang kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan bapak Menteri PU untuk melakukan peninjauan terhadap pondok pesantren,” ujar Dewi usai melakukan sidak kemarin.
Dalam kesempatan itu, pihaknya melakukan pengecekan terhadap keandalan bangunan di gedung pondok pesantren.
“Dan hari ini kami meninjau pondok pesantren Mambaul Maarif di Denanyar Jombang,” tambahnya.
Ponpes Mambaul Maarif menjadi lokasi awal peninjauan karena memiliki jumlah santri mencapai 4.500 orang dan bangunan yang telah berdiri lebih dari 100 tahun.
“Kenapa kami mengunjungi pesantren ini, karena di sini jumlah santrinya cukup banyak ada 4.500. Dan kemudian bangunannya juga sudah di atas 100 tahun, sehingga di sini kami akan melakukan pengecekan terhadap kehandalan bangunannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain bangunan inti, terdapat banyak bangunan tambahan yang perlu dicek kondisinya.
“Sehingga kami harus melakukan pengecekan. Dan di samping itu saat ini juga sedang dilakukan pembangunan asrama putri yang baru sebagai tambahan,” ujar Dewi.
Dalam pemeriksaan awal, tim PUPR menilai secara visual kondisi bangunan tua masih tampak kokoh. Namun, mereka memberikan catatan khusus terkait rencana renovasi aula pesantren.
Struktur bangunan dinilai tidak cukup kuat untuk penambahan lantai, sehingga rencana tersebut belum dapat direkomendasikan.
“Renovasi aula belum kami rekomendasikan untuk dilakukan penambahan ke atas karena dari sisi kekuatan struktur kelihatannya tidak memungkinkan,” jelas Dewi.
Sebagai langkah antisipasi, pihak pesantren telah mengambil inisiatif untuk memindahkan lokasi aula ke lahan baru.
Kementerian PUPR mendukung langkah tersebut dan akan membantu memfasilitasi proses perizinan bangunan agar sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
Selain mengecek kondisi bangunan lama, tim juga memeriksa pembangunan asrama putri baru serta sarana sanitasi yang telah dibangun oleh Kementerian PU di lingkungan pesantren.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh infrastruktur pendukung kegiatan belajar dan kehidupan santri berada dalam kondisi layak dan aman.
Peninjauan ini tak lepas dari peristiwa ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo pada akhir September lalu.
atas insiden tersebut membuat pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap keamanan bangunan di lingkungan pondok pesantren, terutama yang menampung banyak santri.
Menurut Dewi, sebagian bangunan di sekitar lokasi tragedi Sidoarjo telah dibersihkan karena tidak memenuhi kaidah teknis.
Pemerintah kini tengah melakukan perancangan ulang tata kawasan pesantren untuk pembangunan kembali yang lebih terstruktur dan aman.
“Sebagian besar bangunan di sekitar lokasi rubuh kelihatannya tidak memenuhi kaidah teknis. Kami menyarankan dilakukan rekonstruksi dan saat ini sedang mulai mendesain kawasan secara menyeluruh,” ujarnya. (ang)
Editor : Anggi Fridianto