Radarjombang.id – Penolakan program Makan Bergizi Gratis besutan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terus bermunculan.
Di Jombang, salah satu yayasan pendidikan terang-terangan menolak program MBG dengan alasan agar program tersebut mengutamakan sekolah di pelosok.
Ketua Yayasan Roushon Fikr Jombang, Didin A. Sholahuddin, menegaskan pihaknya memilih tidak ikut menerima bantuan tersebut.
Alasannya, Roushon Fikr sudah memiliki sistem penyediaan makan mandiri.
Di lingkungan yayasan, telah beroperasi dapur khusus dengan 17 pegawai yang setiap harinya memasak hingga 1.300 porsi makanan untuk siswa.
“Iya, kami menolak MBG, jika itu harus merumahkan pegawai yang sudah berkerja di RF. Dan merubah jadwal dan menu makan yang telah kami tetapkan,” ujar Didin.
Menurutnya, selama ini Roushon Fikr mampu membiayai sendiri kebutuhan makan siswa.
Karena itu, program MBG sebaiknya lebih diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan.
“Akan lebih baik prioritas awal dari program ini untuk sekolah-sekolah di pelosok desa, yang siswanya sangat membutuhkan,” imbuhnya.
Didin menambahkan, pihaknya justru akan merasa malu dan kurang berempati bila memaksakan diri menerima MBG.
“Kami merasa malu dan kurang empati, kalau menerima MBG; sementara banyak siswa di luar kecamatan Jombang, di pelosok desa dan dusun yang lebih membutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika pihaknya pun mendapat program tersebut diharapkan agar terealisasi pada tahap akhir.
"Kalaupun Roushon Fikr dapat, semoga yang paling akhir. Dan, berharap program MBG diprioritaskan kepada siswa yang membutuhkan.
Bukan didasarkan kesiapan SPPG, yang berdekatan dengan sekolah yang peroleh manfaat,'' jelas dia.
Untuk itu, ia berharap peran Pemkab Jombang untuk mengusulkan prioritas siswa yang peroleh target MBG lebih awal.
"Pemkab Jombang pasti punya data kemiskinan yang valid di sejumlah desa dan kecamatan. Ini harusnya dijadikan pijakan untuk mapping prioritas MBG,'' pungkasnya. (ang)
Editor : Anggi Fridianto