KETIKA DPR RI akhirnya membatalkan tunjangan tambahan yang menuai gelombang protes rakyat, publik sempat sedikit bernapas lega. Sayangnya, untuk menyadarkan mereka agar berempati pada kesulitan rakyat yang diwakilinya, “harus” melalui demo anarkis yang menelan korban.
Langkah tersebut diikuti beberapa DPRD provinsi dan kabupaten, termasuk DPRD Jakarta.
Namun, di daerah lain masih banyak yang belum memperlihatkan sikap. Ironis, ketika rakyat di daerah masing-masing sedang berjuang melawan himpitan hidup, para wakilnya justru terlihat tenang menikmati fasilitas.
Fenomena ini membuka kembali luka lama tentang relasi rakyat dan figur pilihannya. Dalam teori demokrasi, wakil rakyat adalah suara rakyat itu sendiri, cermin yang memantulkan penderitaan dan harapan konstituennya. Tetapi dalam praktik, banyak anggota dewan justru merasa berada di atas rakyat, seolah duduk di kursi yang diperoleh bukan karena kepercayaan, melainkan karena transaksi.
Kita tidak bisa menutup mata: politik uang telah menjadi akar masalah. Rakyat yang suaranya ditukar dengan selembar uang atau bingkisan, sejatinya ikut merusak kualitas demokrasi.
Ketika kursi diperoleh lewat transaksi, para tokoh terpilih cenderung merasa berhak “mengembalikan modal”. Maka lahirlah mentalitas dagang: suara dibeli, jabatan dipakai untuk menutup biaya, lalu sisanya dinikmati. Dalam logika seperti ini, keluhan rakyat tidak masuk hitungan.
Namun, menyalahkan pejabat terpilih saja tidaklah fair. Rakyat juga harus becermin. Bukankah kita yang rela menjual suara hanya demi uang rokok atau sembako sesaat.? Bukankah kita yang menutup mata terhadap integritas calon, yang penting dia “PEJUANG” ( Pemberi Baju dan Uang).? Demokrasi akhirnya hanya menjadi pasar, bukan ruang pewujud aspirasi.
Dan ketika pasar itu penuh dengan tawar-menawar, jangan heran bila yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif pun merasa rakyat hanyalah pembeli musiman yang selesai urusannya begitu pemilu berlalu.
Orang Jawa punya pepatah, “jer basuki mawa bea” — setiap keberhasilan selalu ada biayanya. Tapi biaya itu seharusnya berupa kerja keras, bukan jual beli suara.
Sayangnya, pepatah ini justru dipelintir dalam politik. Yang dimaksud “bea” bukan lagi pengorbanan, tetapi uang untuk membeli kursi. Dari sini lahirlah lingkaran setan demokrasi kita. Rakyat miskin, mudah digoda uang.
Politisi oportunis, siap menggelontorkan dana. Setelah terpilih, mereka mencari cara menutup biaya kampanye, entah lewat proyek, tunjangan, atau lobi-lobi anggaran. Rakyat kembali kecewa. Lima tahun berikutnya, pola yang sama terulang.
Di titik inilah peran partai politik seharusnya menentukan. Tetapi kenyataan yang tampak justru sebaliknya. Parpol sering kali bersikap terlalu pragmatis, menjadikan pencalonan legislatif dan eksekutif sebagai ajang jual beli tiket politik.
Calon yang punya modal besar diprioritaskan, meski integritas dan kapasitasnya dipertanyakan.
Loyalitas kepada rakyat dikalahkan oleh loyalitas kepada kas partai. Bahkan, partai yang semestinya menjadi sekolah politik rakyat justru berubah menjadi pasar politik yang transaksional. Dengan perilaku seperti ini, sulit berharap muncul wakil rakyat dan kepala daerah yang benar-benar berintegritas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Solusinya tidak sederhana, tetapi jelas. Pertama, rakyat harus sadar akan martabat suaranya. Menjual suara sama dengan menjual masa depan lima tahun ke depan. Pendidikan politik harus diperkuat, bukan sekadar saat pemilu, melainkan terus-menerus lewat sekolah, ormas, hingga media seperti ini.
Kedua, partai politik harus berbenah. Jika parpol tetap pragmatis dan mengutamakan isi kantong calon, mereka sedang menyiapkan generasi politisi yang makin jauh dari rakyat. Hanya reformasi internal partai yang serius yang bisa memutus rantai politik uang.
Yang tak kalah penting, rakyat harus konsisten. Jangan hanya turun ke jalan setelah kebijakan legislatif dan eksekutif yang tak adil, diputuskan.
Jangan sampai, marah kepada mereka yang tidak menyejahterakan rakyat, tetapi di bilik TPS tetap memilih berdasarkan ketebalan amplop yang diterimanya.
Itu sama dengan berteriak dengan mulut penuh arak, sia-sia dan memalukan.
Intinya, selama rakyat masih menjual suaranya, selama partai masih pragmatis, dan selama legislatif maupun eksekutif masih berpikir dengan kalkulasi dagang, ironi ini akan terus berulang: orang-orang terpilih akan melupakan para pemilihnya. Realitas inilah yang memberikan optimisme pada kelompok anti-NKRI. Waspadalah. (*)
Editor : Anggi Fridianto