Radarjombang.id - Kerusuhan di berbagai daerah akibat aksi solidaritas mendapat atensi serius Presiden RI Prabowo Subianto.
Orang nomor 1 di Indonesia ini mengumumkan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencabut sejumlah fasilitas mewah bagi anggota dewan.
Salah satunya adalah tunjangan jumbo per bulan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Pengumuman itu disampaikan Prabowo seusai bertemu pimpinan MPR, DPR, DPD, dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Selain itu, menurut Prabowo, para ketua umum partai politik juga sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang membuat kegaduhan dengan pernyataan kontroversial.
Penindakan akan berlaku mulai 1 September 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, serta ketua umum partai politik, antara lain Megawati Soekarnoputri (PDI-P).
Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (Nasdem), Zulkifli Hasan (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Muhammad Kholid (PKS). (ang)
Editor : Anggi Fridianto