RadarJombang.id – Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan pajak sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam pidato Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2026 di hadapan anggota DPR RI, Jumat (15/8/2025), Prabowo menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 2.357,7 triliun atau 74,92 persen dari total pendapatan negara.
Pendapatan negara tahun depan dipatok sebesar Rp 3.147,7 triliun.
Sumber penerimaan lain berasal dari kepabeanan dan cukai Rp 334,3 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455 triliun.
Porsi pajak yang mendominasi menunjukkan posisi instrumen ini sebagai pilar utama pembiayaan negara.
“Arsitektur RAPBN 2026 dirancang sebagai implementasi Asta Cita, visi bersama saya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sumber daya alam harus dikelola untuk rakyat, bukan untuk segelintir kelompok,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya itu, ia menjabarkan belanja negara ditetapkan Rp 3.786,5 triliun dengan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alokasi besar diarahkan pada program strategis: ketahanan energi Rp 402,4 triliun, ketahanan pangan Rp 164,4 triliun, serta Program Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun.
Sektor pendidikan mendapat Rp757,8 triliun dan kesehatan Rp244 triliun.
Prabowo menegaskan pencapaian target pajak menjadi kunci untuk menjamin keberlangsungan program tersebut.
Pemerintah akan memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan serta efektif.
Target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun menunjukkan peningkatan signifikan dibanding target dalam RAPBN 2025 yang berada di kisaran Rp2.155,4 triliun.
Kenaikan ini mencapai sekitar Rp202 triliun atau hampir 9,4 persen.
Tren peningkatan target pajak konsisten dengan strategi pemerintah memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada utang.
Besarnya target juga merefleksikan kebutuhan belanja yang kian tinggi, terutama untuk program makan gratis, sektor energi, dan pendidikan.
Tantangan ke depan terletak pada efektivitas reformasi perpajakan serta ketahanan ekonomi nasional menghadapi dinamika global.
Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9 persen, kurs rupiah Rp16.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel.
Target pembangunan mencakup penurunan tingkat pengangguran 4,44–4,96 persen, kemiskinan 6,5–7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, serta rasio gini 0,377–0,380.
Prabowo menegaskan pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan sarana pemerataan pembangunan.
Penerimaan negara harus kembali ke masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang hingga Merauke.
Ia menambahkan hilirisasi industri akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah, sehingga memperkuat basis penerimaan negara, khususnya pajak.
Dengan target lebih dari Rp2.300 triliun, pemerintah menempatkan perpajakan sebagai jantung pembangunan 2026. (riz)
Editor : Achmad RW