Radarjombang.id - Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang belum optimal.
Sebanyak 65 desa dari total 302 dan 4 kelurahan di Jombang telah melunasi PBB-P2 per 31 Mei kemarin.
Jumlah tersebut, masih belum mencapai separo dari total target pajak tahun ini yang mencapai Rp 55 miliar.
Kepala Bapenda Jombang Hartono menyampaikan, hingga 31 Mei kemarin, dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, baru 2 kecamatan yang telah lunas PBB-P2 buku 1 dan 2, yaitu Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Ploso.
Dengan rincian, penerimaan PBB-P2 untuk buku 1 dan 2 telah mencapai Rp 21.269.478.579 atau sebesar 59,31 persen dari total ketetapan sebesar Rp 35.774.396.666.
”Sementara itu, 19 kecamatan lainnya belum lunas, dengan 1 kecamatan yang sudah menunjukkan capaian di atas 90 persen, yaitu Kecamatan Wonosalam 95 persen.
Namun, masih terdapat 3 kecamatan dengan capaian di bawah 50 persen, yakni Kecamatan Perak 47,81 persen, Gudo 43,27 persen, dan Jombang 43,27 persen,’’ terangnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, baru 65 desa yang telah lunas. Sebanyak 104 desa masih memiliki capaian di bawah 50 persen, dan bahkan 8 desa capaiannya di bawah 10 persen.
Dijelaskan, desa-desa dengan capaian terendah meliputi Desa Ngampel Kec. Ngusikan dengan 0,9 persen, Desa Jiporapah Kecamatan Plandaan 1,4 persen, dan Desa Bakalan Kecamatan Sumobito 3,6 persen.
”Per tanggal 31 Mei 2025, capaian penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jombang telah mencapai Rp 25.184.130.441,’’ papar dia.
Ia menyampaikan, jika dibandingkan tahun lalu, capaian periode penerimaan PBB P2 di tahun yang sama mengalami kenaikan sekitar 21 persen. Pada 2024 lalu, capaian di Mei 2024 mencapai Rp 20.840.037.469
Hartono menagtakan, untuk mempercepat target PBB butuh peran penting para Camat sebagai pengawas utama, bekerja sama dengan kepala desa dan lurah, untuk memastikan pelunasan dan penyetoran uang pembayaran PBB-P2 berjalan sesuai rencana.
"Peran ini sangat menentukan keberhasilan capaian pelunasan PBB-P2, khususnya untuk buku 1 dan 2 ketetapan di bawah Rp 500.000 yang dipungut oleh pemungut desa dengan kecamatan sebagai koordinator,’’ pungkasnya.
Sementara, Bupati Jombang Warsubi menegaskan PBB-P2 merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati pun mengimbau perhatian dan keseriusan semua pihak, khususnya kepada 19 camat yang wilayahnya belum lunas.
"Mohon agar terus melakukan koordinasi dengan Bapenda, memantau perkembangan di desa secara harian, dan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan tunggakan. Jika ada kendala atau hambatan, segera komunikasikan, agar bisa dicarikan solusinya," tegasnya.
Warsubi juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kerja keras seluruh pihak dalam upaya pemungutan PBB-P2. Dia berharap agar sinergi dan semangat gotong royong dapat terus ditingkatkan demi tercapainya target penerimaan tahun ini sesuai harapan. (ang)
Editor : Anggi Fridianto