RadarJombang.id - Polemik status tanah antara pemerintah Desa Rejoagung dan SMP PGRI 2 Ngoro mendapat respons serius dari kalangan dewan.
Komisi D DPRD Jombang meminta pemerintah segera tanggap untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut.
’’Pemerintah harus bisa menjembatani dan mencari solusi terkait permasalahan ini,’’ kata Sekretaris Komisi D DPRD Jombang, Rahmad Agung Saputra, kemarin.
Menurutnya, permasalahan ini tidak hanya diselesaikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja.
Melainkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga harus ikut membantu mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.
’’Memang saat ini kondisi bangunan gedung sekolah berada di aset desa,’’ ucapnya.
Tetapi, pendidikan juga merupakan aset yang harus dipertahankan untuk memajukan bangsa kedepan.
’’Seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Indonesia emas. Ini tentu bisa diwujudkan dengan pendidikan,’’ ungkapnya.
Sehingga diharapkan ada solusi terbaik dan tidak merugikan baik sekolah maupun desa.
’’Harus segera dilakukan mediasi dan mencari solusi untuk keduanya,’’ imbuhnya.
Apabila terus berlarut-larut, kegiatan belajar mengajar akan terganggu. ’’Sedangkan pembangunan desa juga akan terhambat,’’ ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Wor Windari, mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan PGRI.
’’Karena itu sekolah PGRI maka menjadi kewenangan PGRI dan yayasan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk mencari solusi terbaik,’’ ujarnya.
Bahkan, PGRI sudah mencari informasi terkait permasalahan tersebut ke BPN dan DPMD.
’’Dalam waktu dekat akan ada rapat dengan berbagai pihak terkait. Seperti dengan BPN, DPMD, pemerintah desa dan pihak sekolah,’’ ungkapnya.
Diharapkan ada solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. ’’Diharapkan nanti setelah ada rapat bersama, akan ada solusi terbaik,’’ ucapnya.
Kepala SMP PGRI 2 Ngoro, Nani Lestari, mengatakan, ia mulai resah setelah perangkat Desa Rejoagung mengatakan kepada pihaknya kalau bangunan sekolah bakal dirobohkan.
’’Bangunan sekolah bakal dirobohkan karena berdiri di atas tanah desa. Dan desa sekarang butuh lahan untuk membangun gedung olah raga,’’ jelasnya.
Kepala Desa Rejoagung, Ahmad Hasani, mengatakan, dari tujuh ruang kelas yang ada, pihaknya hanya meminta tiga ruang kelas saja yang telah nganggur puluhan tahun, untuk dimanfaatkan menjadi gedung olahraga.
’’20 tahun nganggur, tidak dipakai, banyak sarang hantu, warga berembuk akhirnya diputuskan untuk dijadikan gedung olahraga,’’ urainya.
Dia berjanji bakal membangun ulang ruang kelas yang lebih nyaman jika siswa di SMP PGRI 2 Ngoro bertambah banyak.
’’Muridnya hanya 10, kalau ada 30 murid, nanti kami siap bangun kelas yang lebih baik dan lebih nyaman, kalau tidak ada anggaran desa, akan saya buatkan sendiri,’’ paparnya.(yan/jif/riz)
Editor : Achmad RW