RadarJombang.id - Pemerintah RI kembali kebobolan lagi karena peretasan yang dilakukan hacker yang kini menyasar situs BKN.
Peretasan yang dilakukan jacker kepada kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI itu, membuat jutaan data CPNS bocor.
Tak hanya bocor, data yang dicuri hacker dari BKN itu, juga dijual di dark web.
Temuan ini berawal dari sebuah postingan dari peretas dengan nama anonim "TopiAx" di Breachforums pada hari Sabtu (10/8).
Dalam unggahannya, Hacker juga menawarkan seluruh data yang berhasil didapatkannya tersebut sebesar USD 10 ribu atau sekitar Rp 160 juta.
Hacker tersebut juga membagikan sample data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh.
Terkait hal tersebut, Pratama Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan verifikasi secara random.
Verifikasi random itu, dilakukan pada 13 ASN yang namanya tercantum dalam sample data tersebut melalui WhatsApp.
Dan menurut mereka, data tersebut adalah valid meskipun ada yang menginformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP & NIK.
Terkait hal tersebut, belum ada konfirmasi secara resmi baik dari pihak BKN maupun pihak terkait seperti BSSN dan Kominfo terkait dugaan kebocoran data ini.
BKN sendiri sudah melakukan MoU dengan BSSN untuk memperkuat data ASN dan meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik pada tanggal 3 Oktober 2022.
Namun MoU ini hanya berlaku selama 1 tahun dan berakhir pada bulan Oktober tahun 2023.
"Belum diketahui apakah BKN memperpanjang MoU dengan BSSN tersebut atau tidak," kata Pratama dikutip dari JawaPos.com.
Pratama menginginkan, dengan semakin seringnya terjadi kejadian kebocoran data pribadi, hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi.
Sehingga bisa diambil tindakan serta memberikan sanksi kepada PSE yang mengalami insiden kebocoran data tersebut.
Editor : Achmad RW