RadarJombang.id – Angka pengangguran di Kabupaten Jombang masih cukup tinggi.
Sepanjang 2023, tercatat angka pengangguran terbuka mencapai 35.334 orang.
Dari jumlah itu, sebanyak 2.790 orang yang jadi pengangguran merupakan lulusan universitas alias sarjana.
”Data ini kami dapatkan dari BPS Jombang, angka pengangguran 35.334, paling banyak lulusan SD,” ungkap Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Nikmatusholihah kepada Jawa Pos Radar Jombang, Senin (8/1) kemarin.
Dalam data jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebanyak 52.293 lulusan, 2.790 lulusan universitas masih jadi pengangguranr.
Sementara lulusan SMK, dari 120.481 lulusan, ada 9.084 lulusan yang masih jadi pengangguran.
Jenjang SMA dari 148.436 lulusan, tercatat masih 6.020 yang jadi pengangguran.
Sementara 193.003 lulusan SMP, ada 7.918 lulusan yang masih menganggur.
Terbanyak 236.240 angkatan kerja lulusan SD, sebanyak 9.522 lulusan tercatat masih menganggur.
Beberapa sebab angka pengangguran yang masih tinggi, lanjut Nikmatusholihah, utamanya kepada lulusan universitas atau sarjana adalah karena tidak memiliki keterampilan, termasuk sertifikasi kompetensi.
”Ada juga yang masih baru lulus, jadi baru mencari kerja,” jelasnya.
Baca Juga: 36 Ribu Warga di Jombang Tercatat Masih Jadi Pengangguran, Ini Sebabnya
Angka pengangguran pada lulusan universitas naik jika dibandingkan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Tahun 2021, tercatat ada 50.063 angkatan kerja yang jadi pengangguran, dan sarjana yang pengangguran ada 2.742 orang.
Tahun 2022, angka pengangguran turun menjadi 36.645 orang, dari jumlah itu sebanyak 529 orang di antaranya adalah lulusan universitas atau sarjana.
Beberapa hal yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka di antaranya adalah melalui pelatihan berbasis kompetensi.
Pengentasan pengangguran, dilakukan juga melalui pelatihan kewirausahaan, bursa kerja (job fair), penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk meminimalisir adanya kemungkinan PHK.
Juga dimungkinkan dengan fasilitas transmigrasi, dan menekan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural.
”Yang paling utama adalah pelatihan dan job fair, di samping mencegah bagaimana supaya tidak sampai ada PHK agar jumlah pengangguran tidak semakin bertambah,” pungkasnya. (wen/naz/riz)
Editor : Achmad RW