JOMBANG - Munculnya program makanan tambahan dengan kualitas buruk yang diberikan kepada bumil dan balita stunting di Jombang direspons kalangan pemerhati publik.
Mereka turut menyoroti pemberian makanan tambahan bagi bumil dan balita stunting yang tak layak konsumsi.
Aan Anshori Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang bahkan menyebut perbuatan itu sebagai hal memalukan.
“Kejadian ulat belatung tercampur makanan bagi anak stunting di Madiopuro dan desa lainnya adalah memalukan!,” sindirnya.
Aan menyebut, kualitas buruk seolah-olah mempertebal sebutan Pemkab Jombang tidak becus menjalankan kebijakan dan program penanganan balita stunting dan bumil di Jombang.
“Kita tentu masih ingat bagaimana tahun lalu, Pemkab Jombang menghamburkan uang miliaran rupiah untuk mendanai pos yang tidak urgent, meski katanya pengentasan stunting, entah lewat ATK maupun operasional petugas,” imbuh dia.
Angka stunting di Jombang, hingga tahun ini terbukti masih tinggi.
Namun, lagi-lagi saat menuai desakan, Aan menyebut Pemkab Jombang hanya mengeluarkan jurus andalan.
“Saat didesak, Pemkab merengek-rengek mengaku tidak punya anggaran untuk memberikan asupan makanan bergizi,” lontarnya.
Sebaliknya, ketika pemerintah mengeluarkan anggaran yang tak sedikit untuk keperluan masyarakat, justru Pemkab Jombang dinilai tidak becus mengelola anggaran dengan tepat sasaran.
“Saya mencium aroma busuk implementasi anggaran dari pusat. Betapa nistanya mereka yang serakah mengambil keuntungan di atas penderitaan ratusan anak-anak stunting di Jombang,” ungkap Aan.
Baca Juga: Anggaran Stunting Tak Dialokasikan untuk perbaikan Gizi, Aan Anshori: Pemkab Jombang Menyedihkan
Karenanya, Aan mendesak Pemkab Jombang melalui Pj Bupati Jombang harus meminta maaf secara kelembagaan dan terbuka kepada seluruh penerima bantuan.
“Tidak hanya itu, ia harus berani transparan melaporkan ke publik, misalnya terkait perincian anggaran dan sebaran daerah, jumlah stunting yang dicover anggaran tersebut, serta OPD mana saja yang mengelola anggaran,” imbuh dia.
Pihaknya juga mendesak, dinas terkait membuka dengan terang siapa yang menyediakan makanan, maupun bagaimana teknis kontrol kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Saya tidak setuju program ini dihentikan karena penderita stunting yang akan jadi korban. Evaluasi harus dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan monitoring dari masyarakat,” pungkas Aan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemberian makanan tambahan untuk balita stunting di Jombang dikeluhkan masyarakat.
Di Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito misalnya, ada ulat belatung di dalam sayur sop yang diberikan kepada anak balita sunting dan ibu hamil (bumil) dalam acara kegiatan pos pemulihan gizi (PPG), Senin (13/11).
Kades Madiopuro Suwito Hadi, menyampaikan dari 8 warga penerima bantuan stunting yang mengikuti kegiatan PPG di Kecamatan Sumobito.
Dari kegiatan itu, terdapat dua warganya yang menerima makanan tambahan tidak layak konsumi. Bantuan makanan tambahan inipun ditolak semua.
“Dikembalikan karena makanannya tidak layak untuk konsumsi," tegasnya. (riz/bin/riz)
Editor : Achmad RW