JOMBANG - Adanya makanan tambahan untuk balita stunting dan bumil di Jombang yang tak layak konsumsi bahkan mengandung ulat belatung, diakui pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang.
Keluhan, soal makanan tambahan yang tak layak konsumsi, juga diakui Dinkes Jombang tak datang dari desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito saja, namun dari banyak desa yang lain.
Hal ini, diungkapkan Sekretaris Dinkes Jombang Syaiful Anwar, kepada Jawa Pos Radar Jombang.
”Ya, ini kami evaluasi dan program pemberian makanan tambahan dihentikan sementara,” ujarnya.
Syaiful menyebutkan, program ini menggunakan anggaran insentif fiskal dari pemerintah Pusat.
Pemkab Jombang digelontor anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk penanganan angka stunting.
Anggaran ini dibagi ke beberapa OPD lain selain Dinkes di Kabupaten Jombang.
”Kebetulan dinas kesehatan mendapat bagian tambahan makanan lokal. Biasanya hanya susu formula,” bebernya.
Rencananya, pembagian makanan tambahan tersebut akan diberikan setiap hari selama 30 hari ke depan.
”Pemberian makanan mulai hari ini (Kemarin, Red) tapi banyak keluhan, jadi kita hentikan sementara,” tegas Syaiful.
Saat ditanya program makanan tambahan itu untuk berapa balita, ia belum bisa memberikan keterangan secara rinci.
Baca Juga: Ribuan Anak Jombang Stunting, Dinkes Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp 1 Miliar di 2024
”Nanti saya tanyakan ke PPK untuk anggaran dan dibagikan ke berapa balita. Karena sekarang PPK lagi dinas luar,” pungkasnya. (yan/bin/riz)
Editor : Achmad RW