JOMBANG – Hingga memasuki pertengahan Oktober, pengadaan lahan untuk relokasi RSUD Jombang yang rencananya menggunakan TKD Pandanwangi belum klir.
Selain penlok (penetapan lokasi) belum dikeluarkan Pemprov Jatim, hasil apprasial juga belum kunjung turun.
”Sampai sekarang belum ada kabar terbaru,” ujar Kepala Desa Pandanwangi Asan saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang (18/10).
Meski tim appraisal dikatakan sudah turun, hingga kini pemdes belum mengetahui hasinya appraisal.
”Kami juga belum mendapat informasi apakah sudah turun atau belum,” tegasnya.
Dari informasi yang dia terima, hasil tim appraisal sudah melakukan turun ke lokasi sejak awal bulan lalu.
Saat itu disampaikan hasil appraisal diperkirakan akan keluar sekitar sebulan kemudian.
”Infonya itu satu bulan tapi sampai sekarang belum ada,” katanya.
Hingga saat ini desa juga tidak bisa berbuat banyak terkait pencarian tanah pengganti.
”Kalau tidak ada hasil dari tim appraisal kami juga tidak bisa bertindak,” ungkapnya.
Dikarenakan waktu yang cukup mepet, ia juga tidak yakin, pengadaan lahan itu akan tuntas pada tahun ini.
”Kalau kami santai, karena bukan kami yang butuh,” ungkapnya.
Sementara dikonfirmasi Sekdakab Jombang Agus Purnomo belum bisa menerangkan banyak. Agus menegaskan, sampai sekarang hasil penlok dari pemprov belum turun.
”Hasil apprasial juga masih belum. Ini masih proses,” pungkasnya singkat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Jombang berencana merelokasi RSUD Jombang dari Jl KH Wahid Hasyim.
Salah satu pertimbangannya, gedung RSUD yang sekarang dinilai kurang representatif jika mengacu Permenkes 24/2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
Pemkab Jombang, juga telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 40 miliar dari BLUD untuk pengadaan tanah.
Setelah melakukan studi kelaikan, lahan yang dipilih, yakni Tanah kas desa (TKD) milik Pemerintah Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek.
Setelahnya pemkab mengajukan usulan tersebut ke Pemrprov Jawa Timur untuk mendapatan penetapan lokasi (penlok).
Sayang, dalam prosesnya, usulan tersebut belum mendapat lampu hijau.
Salah satunya disebabkan masih ada kekurangan pada dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Hingga awal Agustus penyusunan dokumen amdal tak kunjung rampung padahal dokumen itu menjadi prasyarat diterbitkannya penlok dari pemprov. (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW