JOMBANG – Dinas Sosial Jombang menganggarkan dana tak sedikit untuk penanggulangan kemiskinan.
Tahun ini, anggaran yang digelontorkan dari APBD untuk penanggulangan Kemiskinan di Jombang,mencapai Rp 23 miliar.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Hari Purnomo mengatakan, Dinsos menjadi salah satu OPD dalam tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten (TKPKD).
”Khususnya penanganan terhadap permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial,” ujarnya, kemarin.
Setiap tahun, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 23 miliar.
Anggaran tersebut dibagi Rp 11,7 miliar berasal dari DBHCHT.
Alokasi ini khusus digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh rokok dan buruh tani tembakau.
”Rp 11, 3 dari APBD murni untuk penunjang urusan pemerintah gaji dan operasional. Serta sebagian besar untuk bantuan sosial pada PPKS dan kelembagaan sosial,” jelasnya merinci.
Hari lantas memaparkan, sejumlah program penanggulangan masalah kesejahteraan sosial tersebut.
Di antaranya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
”Ada sekitar 26 yang kita tangani mulai dari anak-anak dan balita telantar, pengemis dan pemulung, korban bencana alam dan sosial, gelandangan dan penyandang disabilitas,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Bappeda Danang Praptoko mengatakan, angka kemiskinan di Jombang masih di 0,54 persen atau 7.200 penduduk.
Anggaran yang selama ini digelontor, digunakan tiga program besar dalam menekan angka kemiskinan di Jombang.
”Pertama meningkatkan penghasilan, pengurangan pengeluaran dan menghilangkan kantong-kantong kemiskinan,” ungkapnya.
Untuk program peningkatan penghasilan, lanjut dia, di antaranya memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat agar mendapat pemasukan.
Jika terkait pengurangan pengeluaran, salah satunya memberikan bansos, PKH dan bantuan lainnya. (yan/bin/riz)
Editor : Achmad RW