JOMBANG – Banyaknya sorotan miring terkait penanganan kasus stunting di Kabupaten Jombang terus menggelinding.
Seolah tak mau disalahkan, Dinas Kesehatan Jombang menyebut penanganan kasus stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab dinkes namun menjadi tanggung jawab lintas sektor.
”Untuk penanganan stunting sendiri bukan hanya tanggung jawab atau domain dinas kesehatan, tapi ada beberapa instansi terkait yang juga harus turut berperan di dalamnya,” tegas Kepala Dinkes Jombang drg Budi Nugroho.
Dicontohkan Budi, untuk tahapan pengendalian masyarakat merupakan kewenangan dinas pengendalian penduduk dan keluarga barencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Lalu Pengadilan Agama (PA) dalam hal rekomendasi pernikahan. ”Jadi bukan hanya sebatas tanggung jawab dinkes,” imbuhnya.
Mengingat banyaknya proses yang harus dilakoni, kadinkes membenarkan jika alokasi anggaran di tahun ini belum bisa mencover.
”Untuk tahun ini alokasi anggaran di angka Rp 379 juta, sedangkan masih banyak proyeksi yang belum tercover. Kami harapkan di tahun depan, semua proyeksi benar-benar bisa dimaksimalkan,” tandas Budi.
Budi menambahkan, pihaknya sudah meningkatkan usulan anggaran untuk penanganan stunting. Sebelumnya, hanya dianggarkan Rp 379 juta, pada 2024 diusulkan menjadi Rp 1 miliar.
”Hari ini kami mengajukan anggaran untuk penanganan stunting di tahun 2024 sebesar Rp 1 miliar. Pengajuan sendiri kami lakukan untuk merealisasikan intervensi spesifik,” paparnya.
Intervensi spesifik, lanjut Budi, yang bakal dilakukan di tahun depan meliputi sejumlah kegiatan.
Mulai dari penanganan gizi buruk, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, tablet penambah darah bagi remaja, hingga pengawasan pemeriksaan setiap tiga bulan sekali.
”Intervensi spesifik yang bakal kami lakukan di tahun mendatang,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, tingginya kasus stunting di Kabupaten Jombang mendapat respons kalangan dewan. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, per Februari 2023, temuan kasus stunting mencapai 7,9 persen, atau mencapai 5.113 anak dari 64.339 anak yang ditimbang.
Anggaran penanganan stunting terfokus di dua dinas. Dinas Kesehatan Jombang hanya sekitar Rp 379,739,881. Anggaran ini diperuntukkan untuk pemberian multivitamin dan pemantauan.
Selain itu, anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Jombang sebesar Rp 6 miliar.
Bantuan dari Kemenkes itu digunakan untuk kegiatan pembinaan tim relawan dari desa. Di antaranya tim penggerak PKK, bidan dan kader KB. Juga untuk bantuan operasional, uang transport dan pulsa.
”Saya melihat memang penggunaan anggaran untuk menekan angka stunting ini tidak optimal. Setidaknya terlihat dari angka stunting di Jombang masih tinggi,” ujar Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Menurutnya, penanganan kasus stunting tentunya harus fokus pada balita, bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. "Ini memang harus ada evaluasi bersama agar anggaran besar itu tepat sasaran," katanya. (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW