Rakornas PB dibuka langsung Presiden Joko Widodo. Turut serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian serta gubernur, bupati, kapolda, Panglima Daerah Militer (Pangdam), dandim dan kapolres se-Indonesia.
Wabup Sumrambah mengatakan, rakornas merupakan sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait. Baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan bencana. Tujuan penyelenggaraan Rakornas PB 2023 ini untuk penguatan, kolaborasi dan sinergitas lembaga PB. Mulai level pusat hingga daerah. “Disamping sebagai identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi capaian program di daerah hingga 2023,” katanya.
Ia menyebut, Rakornas bertujuan menyelaraskan rencana program penanggulangan bencana mulai dari nasional, provinsi hingga kabupaten/kota dan antar daerah. Termasuk penyusunan rumusan rencana aksi BNPB-BPBD 2023 dan 2024, lalu sinkronisasi rencana aksi penyusunan Teknokratis RPJMD 2025-2029 terkait kebencanaan di daerah. ”Pemkab Jombang tentu akan menindaklanjuti hasil Rakornas PB 2023,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo meminta agar kepala daerah dapat melakukan identifikasi potensi bencana, menyiapkan pendanaan dan memasukan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi jangka panjang.
”Untuk itu pemerintah harus tanggap terhadap segala potensi bencana di daerahnya. Dan yang terpenting penyiapan pada tahap pra bencana, untuk langkah antisipasi harus diprioritaskan untuk meminimalisir korban,” beber Presiden Jokowi.
Dia menekankan agar pemerintah daerah membuat sistem peringatan dini. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, membuat skenario, lalu disosialisasikan guna meminimalisir korban saat terjadi bencana.
Misal yang terdampak gempa bumi, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Larinya ke arah mana, masyarakat juga harus diedukasi secara detail dan diajarkan untuk turut serta meminimalisir korban. “Sederhanakan aturan dan gunakan tepat sasaran dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana. Jangan sampai sudah kehilangan keluarga, hilang mata pencaharian tapi masih susah dapat bantuan,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pada 2020-2023 Indonesia dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang tak hanya diakibatkan oleh faktor bahaya dari alam. Namun, bencana yang disebabkan faktor non-alam yakni pandemi Covid-19.
Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang 2021 terdapat ratusan kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi bencana hidrometeorologi. Semua bencana tersebut mengakibatkan 769 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi.
Bencana tersebut juga berdampak pada 145.091 unit rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan. Semua rusak akibat bencana yang terjadi. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 533 kali kejadian. Disusul provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh. (fid/bin/riz)
Editor : Achmad RW