Ketua Ikatan Alumni PP Mambaul Maarif (Ikapmam) Denanyar Aziz Ja’far, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat resmi penetapan gelar pahlawan terhadap Mbah Bisri. ”Jadi tahun ini kayaknya belum dapat lagi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Sejak 2019 lalu, sebenarnya ia bersama tim sudah mempersiapkan terkait usulan pahlawan nasional. Mulai persyaratan dokumen hingga berkas-berkas sebagai bukti otentik. ”Setelah itu 2020 kita sudah mendapat restu dzuriah Mbah Bisri, langsung kita kumpulkan secepatnya, dan ada sidang-sidang,” imbuh dia.
Pada 2020 lalu, seluruh berkas juga sudah dikirim ke pemerintah pusat. Meski tak disebutkan secara rinci, dokumen yang dikirim itu berdasat informasi yang masuk kepadanya, dinilai sudah memenuhi syarat. ”Mulai keterlibatan Mbah Bisri dalam Kemerdekaan RI sampai menjabat anggota DPR RI, bebernya.
Sebagai ketua tim pengusulan, pihaknya bersama Pemkab Jombang saat itu optimistis gelar pahlawan nasional akan tercapai karena semua unsur terpenuhi. Namun hingga masuk tiga tahun ini, Mbah Bisri belum juga mendapat gelar pahlawan nasional.
”Kami juga terus berupaya, biasanya dari pemerintah sendiri akan mengirim tembusan semisal ada kekurangan. Mudah-mudahan tahun depan," tegas Aziz.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Hari Purnomo, pengumuman gelar pahlawan yang disampaikan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, terdapat lima orang. Namun nama KH M Bisri Syansuri tak termasuk di dalamnya. ”Sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan. Tapi sejak 2020 berproses, semua dokumen sudah dilengkapi,” ujarnya.
Dia menyebut, pengiriman dokumen dilakukan melalui jalur Pemprov Jawa Timur yang diteruskan ke Kemensos RI. ”Lalu dibawa ke forum sekretariat kepresidenan, sampai awal tahun lalu kami belum mendapat pemberitahun,” imbuhnya.
Sekarang tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. Apakah gelar pahlawan nasional tersebut disetujui atau masih ada kekurangan persyaratan yang lain. ”Karena bisa saja antrean banyak, ternyata sampai 2022 permohonan belum dapat,” tambah Hari.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, pernah mengatakan, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh yang dipilih berdasar usulan masyarakat dan melalui proses seleksi.
Masing-masing dr HR Soeharto dari Jawa Tengah, lalu KGPAA Paku Alam VIII merupakan Raja Paku Alam dari tahun 1937-1989, kemudian dr Raden Rubini Natawisastra dari Kalimantan Barat, H Salahuddin bin Talibuddin dari Maluku Utara, serta KH Ahmad Sanusi dari Jawa Barat.
Untuk diketahui, KH Hasyim Asy’ari dan KH Wabah Chasbullah yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selangkah lagi bakal ada tokoh Jombang lain yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Yakni KH M Bisri Syansuri (Mbah Bisri), pendiri Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar.
Tahun 2020 lalu, seminar yang menjadi salah satu tahapan pengusulan Mbah Bisri sebagai pahlawan nasional itu digelar PBNU kerjasama dengan Ikappmam) dan Bisri Syansuri Research Center.
Enam pembicara hadir untuk memaparkan kiprah dan peran KH M Bisri Syansuri dalam berjuang merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya Robikin Emhas (Ketua PBNU), Dr Imam Subhi (anggota TP2GP), Prof Imam Taufik (Rektor UIN Semarang), Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI), Prof Ali Munhanif (Dekan FISIP UIN Jakarta) dan Moch Faisol penulis buku Jejak Laskar Hizbullah.
Seminar dipandu H Jamroji Ihyak yang juga alumni pondok pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar. Hadir juga Prof Mohammad Nasir, staf khusus Wapres RI bidang Reformasi Birokrasi sebagai keynote speaker. Sementara dari Kementerian Sosial RI diwakili Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Joko Irianto. (fid/bin/riz)
Editor : Achmad RW