Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Agustus lalu inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen (yoy) lebih rendah dibanding realisasi inflasi pada Juli sebesar 4,94 persen (yoy). Inflasi yang meningkat Juli itu didorong lonjakan inflasi volatile food yang tercatat 11,47 persen (yoy) dan berhasil ditekan pada Agustus menjadi 8,93 persen % (yoy).
Seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, di samping kondisi cuaca yang lebih kondusif. ”Saat ini, dampak dari kondisi global masih sulit dikendalikan, namun yang dapat diupayakan adalah menjaga harga domestik, sekaligus menjaga rantai pasoknya, utamanya komoditas pangan," katanya.
Ia menyampaikan, TPIP-TPID akan terus bersinergi dan gotong-royong melakukan extra effort menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi Indonesia. "Sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, maupun pertemuan dengan seluruh kepala daerah 12 September kemarin,” kata Menko Airlangga.
Urgensi menstabilkan harga pangan karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1 persen. Implikasinya kenaikan harga bahan pangan akan meningkatkan kemiskinan.
Menurut dia, beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret lalu mencapai 23,04 persen di desa dan 19,38 persen di kota. Secara umum, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69 persen pada Agustus, dengan inflasi pangan bergejolak telah turun menjadi 8,93 persen.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, per minggu pertama September, ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi, berada dalam level aman di 34 provinsi. Stok komoditas cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan tidak aman di 10 provinsi. Sedangkan yang masih perlu diwaspadai lagi, adalah stok komoditas cabai rawit yang dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan tidak aman di 10 provinsi.
Mencermati kondisi ketahanan stok komoditas pangan, Menko Airlangga kembali mengarahkan kepada seluruh daerah untuk fokus pada program-program yang dapat segera menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan. Di antaranya, perluasan kerjasama antar daerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Selain itu, meningkatkan pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders. Termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras.
Selanjutnya, memperluas kerjasama dengan pelaku digital pertanian dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatannya untuk memperlancar distribusi bahan pangan ataupun produk pertanian lain. Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai pun harus dijalankan guna mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.
Dalam jangka menengah, pengembangan program closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura dapat terus diperluas. Ditambah memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen, misalnya cold storage, khususnya di daerah sentra produksi agar umur simpan lebih panjang, maupun di daerah konsumen untuk menjamin kecukupan pasokan lebih lama.
”Saya kembali menekankan kepada seluruh daerah, tidak perlu ragu untuk menggunakan bantuan tak terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, dan mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” imbuh Airlangga.
Dalam menjaga akuntabilitas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memberikan dukungan melalui pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.
Ke depan, lanjut Menko Airlangga, TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pasca penyesuaian BBM guna mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan serangkaian implementasi aksi nyata yang dikemas dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan tersebut meliputi penandatangan Kerjasama antar daerah (KAD), penyaluran KUR kepada kelompok tani, penyerahan bibit cabai maupun bantuan sarana-prasana pertanian.
Setelah itu, diumumkan pemenang TPID Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori, yakni TPID terbaik provinsi dan kabupaten/kota serta TPID kabupaten/kota berprestasi. Pemenang TPID dan para nominasi dalam tiga kategori tersebut telah diusulkan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) pada kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah.
”Diharapkan dengan tambahan insentif tersebut dapat memacu daerah semakin inovatif dalam perumusan kebijakan, yang langsung menyasar pada permasalahan inflasi masing-masing,” tegas Menko Airlangga.
Sementara, pemenang TPID Awards 2022 untuk wilayah Sumatera, disabet Provinsi Bengkulu. Sementara kabupaten/kota terbaik disabet Kota Pekan Baru, serta Kabupaten/kota berprestasi disabet Kabupaten Tanah Datar.
Sementara wilayah Jawa-Bali, untuk tingkat provinsi disabet Jawa Barat, sedangkan kabupaten/kota terbaik disabet Kabupaten Banyuwangi, serta Kabupaten Blitar jadi kabupaten/kota berprestasi.
Sedangkan wilayah Kalimantan, tingkat provinsi disabet Kalimantan Timur, sementara kabupaten/kota terbaik diraih Kota Pontianak, serta kabupaten/kota berprestasi disabet Kabupaten Landak.
Untuk wilayah Sulawesi, tingkat provinsi disabet Sulawesi Selatan, sementara kabupaten/kota terbaik diraih Kota Gorontalo, serta kabupaten/kota berprestasi disabet Kabupaten Bone Bolango.
Sedangkan wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua, untuk tingkat provinsi disabet Nusa Tenggara Barat, sementara kabupaten/kota terbaik disabet Kota Mataram, sementara kabupaten/kota berprestasi disabet Kabupaten Lombok Barat.
Turut hadir dalam Rakorpusda tersebut, anggota DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, perwakilan BPKP dan para kepala daerah di seluruh Indonesia. (*/fid/bin/riz) Editor : Achmad RW