”RDP kali ini kami mengundang bagian hukum, Bappeda, DPMPTSP, DPKAD dan PUPR,” ujar Muhammad Muhaimin Ketua Bapemperda DPRD Jombang, kemarin.
Empat raperda yang akan dibahas kali ini di antaranya; Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Inovasi Daerah dan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). ”Tadi hasil keputusan tiga raperda akan dilanjutkan pembahasannya dan satu raperda ditunda terlebih dahulu,” katanya.
Satu raperda yang ditunda, yakni Raperda Retribusi PBG. ”Penundaan ini dikarenakan PBG pada dasarnya sama dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” katanya.
Sebagaimana Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi PBG tertanggal 25 Februari 2022, dapat diterapkan hingga 5 Januari 2024. ”Jadi masih bisa menggunakan perda yang lama,” katanya.
Tidak hanya itu, penundaan ini lantaran akan ada perubahan lagi pada retibusi PBG. ”Dikhawatirkan apabila ditetapkan tahun ini akan ada perubahan lagi. Sehingga perda ini ditunda terlebih dahulu,” ungkapnya.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Jombang Abdul Majid Nindy Agung mengatakan, empat raperda ini merupakan usulan dari eksekutif. ”Jadi ini masih tahap awal dari pembahasan empat raperda itu. Hasil hari ini (kemarin, Red) akan disampaikan pimpinan dewan untuk dilanjutkan pembahasan di paripurna,” ungkapnya.
Saat ditanya terkait penundaan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan berimbas pada PAD, Agung menyinggung UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur IMB menjadi PBG. ”Memang, karena masih belum mempunyai perda retribusi PBG. Jadi retribusi kemarin masih nol persen,” ungkapnya.
Diakui Agung, pihaknya sebenarnya sudah menyusun terkait Raperda Retribusi PBG, akan tetapi muncul SEB empat menteri yang bisa diterapkan sampai 5 Januari 2024. ”Jadi nanti kami akan susun kembali dan disatukan dengan pajak retribusi daerah. Perkiraan akan kami susun pada tahun depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, karena diterbitkan SEB tersebut, untuk retribusi persetujuan bangunan gedung akan mengacu pada perda yang sudah dimiliki. ”Jadi nanti kita mengacu pada Perda 6/2020 tentang Restribusi Perizinan Tertentu, untuk menarik retribusi persetujuan bangunan gedung,” bebernya.
Sedangkan untuk tiga raperda lainnya, Agung mengaku sudah selesai melakukan penyusunan dan naskah akademiknya (NA). ”Kami juga sudah kirimkan ke DPRD Jombang, tinggal menunggu pembahasan di paripurna,” pungkas Agung. Editor : Rojiful Mamduh