JOMBANG – Guru honorer yang diangkat dengan SK dari kepala sekolah (kasek) hanya mendapatkan gaji dari BOS daerah. Sedangkan guru yang sudah masuk dapodik bisa mendapatkan gaji dari BOS reguler maupun APBD.
”Gaji honorer dengan SK kasek diambilkan dari BOS daerah tidak masalah,” kata Karyono, kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, kemarin.
Mengenai nilainya, Karyono tidak bisa memastikan. Mengingat nilai BOS setiap sekolah juga berbeda. Tergantung banyak tidaknya murid yang ada dalam satu sekolah.
Karyono mengatakan, pihaknya akan segera mengusulkan kepada bupati agar guru yang sudah aktif mengajar dengan SK Kepala sekolah bisa masuk dapodik. ”Akan kami upayakan untuk mengusulkan, kita data ulang siapa saja yang belum masuk,” jelasnya.
Dinas P dan K juga terus mengusulkan kepada Kemendikbud untuk memenuhi kekurangan guru di Jombang. Agar segera diberi tambahan kuota dari PPPK maupun PNS. ”Kami mengusulkan kekurangannya, Kemendikbud yang menentukan berapa yang akan diberikan untuk Jombang, dengan melihat kemampuan daerah,” jelasnya.
Belum semua GTT mampu mencover kekurangan yang ada. Hanya saja untuk menutupi sementara sudah cukup. ”Ada GTT yang mengajar dua mapel, dan banyak GTT yang tidak linier dengan mapel yang diajarkan. Kalau PNS harus linier,” urainya.
Kekurangan guru SD dan SMP di Jombang masih cukup banyak. Di tingkat SD, kekurangan guru mencapai 1.296 orang. Rinciannya, 119 kepala sekolah, 994 guru kelas, 272 guru agama Islam dan 23 guru agama Kristen. Juga dua guru agama Hindu dan 1 guru agama Budha. Serta 285 guru penjaskes, 379 penjaga, dan 479 tenaga administrasi.
Sementara di tingkat SMP kekurangan 367 guru. Rinciannya, 30 guru agama dan pendidikan budi pekerti, 26 guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Serta 58 guru bahasa Indonesia, 18 guru Matematika, 14 guru IPA dan 17 guru IPS. Juga 5 guru Bahasa Inggris, 61 guru seni budaya, 29 guru olahraga, 38 guru prakarya, 26 guru mulok Bahasa jawa, dan 45 guru Matematika.
Editor : Rojiful Mamduh