JOMBANG – Polemik pendirian pabrik GRC Board di Kecamatan Kabuh berkembang. Selain polemik pembebasan tanah antara perusahaan dengan warga yang tak kunjung usai, polisi juga menyidik dugaan gratifikasi dalam pendirian pabrik ini.
“Jadi kasus ini sudah kita lidik sejak 2020 lalu, namun sejak Agustus 2021 statusnya kami naikkan menjadi penyidikan. Kami menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan beberapa perangkat desa,” terang AKP Teguh Setiawan Kasatreskrim Polres Jombang.
Kasus itu bermula dari rencana pendirian pabrik GRC Board yang lokasinya meliputi tiga desa. Yakni Desa Karangpakis, Desa Pengampon dan Desa Manduro di Kecamatan Kabuh. Sebelum pembangunan pabrik, pihak perusahaan meminta tolong kepada perwakilan tokoh di sekitar tiga desa itu untuk melakukan pembebasan lahan warga.
“Perantara ini kemudian berkoordinasi dengan ketiga pemdes itu dibantu dicarikan tanah untuk pabrik,” lanjutnya. Dalam pelaksanaannya, polisi kemudian menemukan indikasi gratifikasi pada proses pembelian tanah itu.
Para warga disebut melepas tanahnya dengan harga murah, namun ketika sampai di tangan perangkat desa dan kepala desa, tanah dijual kembali ke pabrik dengan harga lebih tinggi. “Yang didapatkan dari warga cuma Rp 310 ribu, tapi dijual ke perusahaan sampai Rp 500 ribu per meter per segi,” lontarnya.
Dari aksinya itu para kepala desa dan perangkat desa mampu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. “Beberapa bisa meraup keuntungan Rp 100 juta – Rp 150 juta,” tambahnya. Hal itu dibuktikan dengan temuan penyidik terkait beberapa kuitansi pembayaran lahan.
Meski telah masuk penyidikan, Teguh menyebut hingga kemarin belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pihaknya sudah memeriksa tak kurang dari 15 orang sebagai saksi. “Belum ada tersangka, namun ada sembilan terlapor yang bisa dinaikkan statusnya nanti, masing-masing tiga perangkat dari tiga desa. Pengumpulan bukti sedang dilengkapi,” pungkasnya.
Editor : Rojiful Mamduh