JOMBANG – Besaran atau nilai bantuan hibah yang disalurkan Bagian Kesra Setda Jombang ke lembaga tak dipukul rata. Setiap lembaga menerima nilai berbeda. Mulai Rp 5 juta hingga ratusan juta. Paling banyak Rp 500 juta untuk satu lembaga.
M Bisri Kabag Kesra Jombang menuturkan, nilai dana hibah yang disalurkan tak semuanya sama. Dari 276 lembaga yang menerima tahun ini masing-masing berbeda. ”Nilainya berbeda sesuai dengan pengajuan proposal,” katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang, Kamis kemarin (9/12).
Meski tak disebutkan rinci, menurutnya yang paling sedikit bantuan hibah sekitar Rp 5 juta. Meski begitu, ada beberapa lembaga yang menerima hingga ratusan juta rupiah. ”Paling besar dan mentok itu ada, Ponpes di Denanyar sampai Rp 500 juta,” imbuh dia.
Menurutnya, penetapan besaran hibah tersebut berdasar proposal yang diajukan. Pihaknya kemudian melakukan verifikasi. ”Jadi itu kan ada pokir dewan (DPRD, Red) juga. Kami hanya verifikator,” sambung Bisri.
Dijelaskan, verifikasi awal yang dilakukannya terkait dengan persyaratan administrasi. Baru kemudian ditindaklanjuti dengan turun langsung ke lokasi. ”Cek lokasi ini memastikan lembaga atau masjid ada atau tidak. Sesuai alamat di proposal, harus mengetahui desa dan camat. Juga harus ada surat keterangan dari dusun,” bebernya.
Pengecekan lokasi itu juga untuk memastikan apakah lembaga tersebut layak menerima bantuan hibah atau tidak. ”Misalnya rekomendasi dari dewan dibantu Rp 200 juta, kita verifikasi dulu. Jadi disesuaikan layak atau tidak dibantu segitu,” tutur Bisri.
Tidak hanya, untuk pekerjaan fisik juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pihaknya melakukan koordinasi berdasarkan proposal yang sudah diajukan. ”Kita koordinasi dengan Dinas PUPR, gambar diketahui kira-kira layak atau tidak dibantu, misalkan Rp 250 juta dengan bangunan seperti ini,” terang dia.
Setelah itu, pihaknya menerima rekomendasi dari OPD terkait. ”Kalau dari PUPR setuju, ya dilanjutkan lagi,” ujar Bisri. Dalam tahapan verifikasi, pihaknya tidak ikut menentukan besaran dana yang bakal diterimakan. ”Yang menentukan dari dewan atau pimpinan. Sesuai rekomendasi pimpinan, bupati dan wabup,” terangnya lagi.
Menurut Bisri, tak semua lembaga akan menerima sesuai dengan besaran proposal yang diajukan. ”Jadi tidak harus dikabulkan 100 persen sesuai proposal. Artinya bisa di bawahnya. Misalnya permohonan Rp 50 juta, paling tidak dapat Rp 15 juta atau Rp 20 juta,” pungkasnya.
Editor : Rojiful Mamduh