JOMBANG – Banyaknya keluhan warga terkait kerusakan jalan dampak pengalihan arus kendaraan menyusul pembangunan jembatan baru Ploso ditindaklanjuti dewan. Usai melakukan sidak, para wakil rakyat berencana memanggil PT Waskita Karya dan Dinas PUPR Jombang.
Miftahul Huda Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke tiga ruas jalan kabupaten yang jadi akses pengalihan arus kendaraan.
Di antaranya ruas jalan Ploso-Pasar Ploso, Bawangan-Ploso dan terakhir ruas jalan Kabuh-Tapen. ”Mendapat laporan dari masyarakat, kami langsung turun untuk melihat kondisi jalan di sana,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.
Dari hasil sidak, lanjut Huda, memang kondisi jalan sudah rusak parah. Selain banyak kubangan air, juga dipenuhi lumpur. Sehingga sangat membahayakan pengguna jalan. ”Jalannya sangat berbahaya apabila dilalui kendaraan. Informasinya juga sudah banyak yang menjadi korban,” ungkapnya.
Apabila kondisi jalan ini terus dibiarkan, maka akan merugikan masyarakat sekitar. Hal ini harus segera mendapat perhatian dari pemerintah. ”Ini harus segera ada solusi konkret. Terlebih lagi sudah musim hujan sepertinya semakin memperparah kerusakan jalan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, dewan berencana menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang dan PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek pembangunan jembatan baru Ploso. ”Ini untuk mencari solusi, secepatnya untuk melakukan perbaikan. Karena ini dampak pembangunan jembatan, kontraktor juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perbaikan,” katanya.
Paling tidak, lanjut Huda dinas maupun pelaksana melakukan koordinasi untuk melakukan perbaikan secepatnya. ”Jadi nanti bagaimana solusinya dicari bersama saat hearing,” pungkas Huda.
Seperti diberitakan sebelumnya, kerusakan sejumlah ruas jalan kabupaten akibat pengalihan arus kendaraan dampak proyek jembatan baru Ploso mendapat respons Bangun Wicaksono Site Administration PT Waskita Karya. Menurutnya, penyebab semakin rusaknya kondisi jalan, lantaran masih banyaknya kendaraan besar melintas di jalan provinsi.
”Mau bagaimana lagi, kendaraan yang seharusnya tidak lewat situ, tetap masuk. Itu terus tanggung jawab siapa?,” kata Bangun dikonfirmasi.
Terlebih menurut Bangun, meski sudah ada sukarelawan yang mengatur, kendaraan besar tetap dipersilakan. Hingga akhirnya membuat kondisi jalan kian rusak. ”Mau diperbaiki berapa kali, kalau yang gede-gede tetap masuk ya akan tetap rusak. Kalau kita perbaiki, yang ada anggaran untuk bangun jembatan berkurang,” imbuh dia.
Editor : Rojiful Mamduh