JOMBANG - Pembayaran lahan yang dijanjikan PT Bangun Pertama Adhitamasentra “GRC Board” Kecamatan Kabuh, ke sawah warga yang terdampak batal minggu ini. Ini dikarenakan, lahan milik warga masih belum dilakukan pengukuran.
"Kesepakatan sudah, tapi pembayaran masih belum," ujar Cucuk Wahyu Rianto, perwakilan warga kemarin.
Dirinya mengungkapkan, lahan hampir seluas 2 hektare yang tidak bisa ditanami dampak adanya pabrik masih dalam proses pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang. "Warga kemarin juga sudah melakukan pengurusan surat. Tinggal menunggu pengukuran dari BPN," ungkapnya.
Saat ini, warga masih mengupayakan pembayaran ganti rugi bisa dibayarkan diawal. "Kondisi seperti ini sudah berjalan 2 tahun. Sehingga ini harus diselesaikan terlebih dahulu," bebernya. Sedangkan untuk rekrutmen tenaga kerja untuk warga sekitar. Cucuk mengungkapkan, masih menunggu mesin pabrik terlebih dahulu. "Infonya Desember mesin sudah datang, dijanjikan warga akan bekerja setelah mesin datang," tegasnya.
Sementara dikonfirmasi terpisah Anjik Eko Saputra mengungkapkan, untuk pengurusan surar-surat tanah, pihaknya mengaku sudah tidak ada masalah lagi. "Minggu lalu warga sudah mengurus surat seperti ahli waris dan lain sebagainya. Sudah saya tanda tangani juga," katanya.
Saat ditanya terkait dengan pembayaran, pihaknya tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pembayaran atau sebaliknya. "Kalau pembayaran di notaris, jadi saya tidak tahu," imbuhnya.
Untuk rekomendasi seperti rekrutmen pekerja dan pembangunan IPAL (instalasi Pengolahan Air Limbah) masih dalam proses. "Kalau rekrutmen infonya menunggu mesin. Nanti bisa merekrut sekitar 200 warga," pungkas Anjik.
Saat dikonfirmasi, Eko Susilo Manager HRD PT Bangun Pertama Adhitama Sentra “GRC Board” Kabuh belum bisa memberikan keterangan. Beberapa upaya telepon wartawan ke nomor selulernya belum dijawab. Termasuk upaya konfirmasi melalui pesan WhastApp
Seperti diberitakan sebelumnya, Seperti diberitakan sebelumnya, dari hasil investigasi yang dilakukan KLHK diketahui pihak pabrik terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
Cucuk Wahyu Rianto salah satu perwakilan warga menerangkan, sebelumnya pihaknya sudah melayangkan surat pengaduan ke KLHK terkait dugaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan aktivitas pabrik. Sebagai tindak lanjut, tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jabalnusra Tenggara sudah turun ke lokasi melakukan investigasi. Salah satu hasilnya, tim menemukan pelanggaran yang dilakukan pihak pabrik. ”Jadi dari hasil verifikasi, tim menemukan PT Bangun Pertama Adhitama Sentra “GRC Board” Kabuh terbukti tidak taat dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup,” terang Cucuk, kepada Jawa Pos Radar Jombang, Senin (4/10) kemarin.
Selain itu, ditemukan longsoran tanah uruk yang berada di selatan pabrik. Dan kondisi sawah warga di sekitar pabrik tergenang dan dijadikan kolam pemancaingan. ”Hasilnya sudah dikeluarkan sekitar 20 Agustus lalu,” imbuhnya. Selain itu, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jabalnusra Tenggara sudah menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT Bangun Pertama Adhitamasentra “GRC Board” Kabuh. ”Ini juga kami belum tahu sanksi seperti apa yang diberikan, apakah itu nanti dicabut atau dibekukan izinnya saya juga belum tahu,” bebernya.
Tak hanya mengadukan ke KLHK, pihaknya juga sudah meluncurkan pengaduan ke Polda Jatim terkait dugaan pelanggaran pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Bangun Pertama Adhitamasentra GRC Board Kabuh. ”Pengaduan ke polda juga, sudah kita lakukan tapi melalui pengaduan online,” bebernya.
Editor : Rojiful Mamduh