JOMBANG – Proyek pembangunan tiga puskesmas tak berjalan maksimal. Setidaknya terlihat dari progres pengerjaan tiga proyek fasilitas kesehatan yang masih minus alias terjadi keterlambatan.
Masing-masing proyek BLUD Puskesmas Kesamben, Kecamatan Ngoro senilai Rp 3,8 miliar minus 10 persen, Puskesmas Jarakkulon, Kecamatan Jogoroto senilai Rp 3,8 minus 5 persen dan Puskesmas Sumobito Rp 4 miliar minus 1 persen.
Haryo Purwono Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang menerangkan, dari laporan terakhir yang diterimanya, progres ketiga proyek itu masih terjadi keterlambatan. ”Yang jadi perhatian kita Puskesmas Kesamben, Ngoro itu minusnya lumayan, antara 7 - 10 persen,” kata Haryo dikonfirmasi, Minggu kemarin (21/11).
Sementara dua pengerjaan lainnya, juga demikian. Untuk proyek di BLUD Puskesmas Jarakkulon, Kecamatan Jogoroto laporan terakhir masih minus lima persen. ”Sementara Sumobito ini sedikit 1 – 2 persen. Targetnya dari 81 persen, realisasinya itu 80 persen,” imbuh dia.
Dijelaskan, pengerjaan di Puskesmas Kesamben sejak awal belum berjalan optimal sesuai dengan rencana. Itu disebabkan banyak hal. ”Kendalanya kemarin itu tenaganya sedikit, kalau tidak salah hanya 25 orang. Lalu stok material kurang lancar, cuma secara pastinya kurang tahu kalau di luar teknis ada kendala lain apa,” sambung Haryo.
Salah satu yang menjadi perhatiannya pembangunan Puskesmas Kesamben. Pasalnya selain minusnya besar, waktu pelaksanaan juga cukup mepet. ”Waktu pengerjaannya juga empat bulan. Masa kontrak sampai 17 Desember kalau tidak salah. Lainnya itu (kontrak kerja, Red) lima bulan,” tutur dia.
Menurutnya, usai melakukan evaluasi sudah ada komitmen dari pelaksana proyek. ”Kemarin disampaikan akan ada tambahan tenaga, mulai Senin (hari ini, Red) untuk lantai bawah itu ada 25 orang, sementara lantai atas 15 orang,” lanjut dia.
Berikut di area proyek BLUD Puskesmas Jarakkulon, menurut Haryo juga dilakukan penambahan jumlah pekerja. ”Ada juga pembagian, misalnya bagian ngecat, lalu keramik dan sebagainya itu ada bagiannya sendiri,” tutur dia.
Berikut di Puskesmas Sumobito, meski keterlambatan tak terlalu besar juga menjadi perhatian pihaknya. ”Jadi rencananya Selasa (besok, Red) kita kumpulkan semua pelaksana, baik yang minusnya sedikit atau banyak,” lanjut Haryo.
Langkah itu dilakukan agar progres pengerjaan tak terus terjadi keterlambatan. Mengingat, masing-masing kontrak kerja proyek tinggal menunggu waktu. ”Harapannya ada percepatan, setelah itu akan kita monitoring terus,” terang dia.
Haryo mengaku untuk sementara ini belum memiliki opsi lain seandainya dari tiga proyek itu pengerjaan tak kelar sesuai dengan kontrak kerja. Alasannya, sejak awal pelaksana menyampaikan komitmen bisa menyelesaikan pekerjaan. ”Sementara belum berandai-andai, soalnya kemarin pelaksananya sudah optimistis,” kata Haryo.
Sementara itu, proyek pembangunan gedung Ponek senilai Rp 6,9 miliar di RSUD Ploso terancam molor. Menyusul progres pengerjaan minus hingga 10 persen. Masa kontrak berakhir hingga pertengahan Desember.
Heru Purwanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Ploso mengakui progres pembangunan gedung berlantai dua itu ada keterlambatan dari jadwal yang sudah direncanakan. "Ya memang ada keterlambatan 10 persen dari jadwal," ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang, Minggu kemarin (21/11).
Saat ini progres pembangunan masih tercapai 60 persen. Hal ini selisih yang menjadi temuan Komisi C DPRD Jombang lalu. "Pada waktu sidak Komisi C diinformasikan sama pengawas proyek progresnya 47 persen. Jadi ini ada kesalahan dari pengawas dan pelaksana. Yang benar 60 persen," katanya.
Dijelaskan Heru, pengawas proyek tidak memasukkan item pada material. Hanya memasukkan pengerjaan yang sudah riil di lapangan. "Sedangkan hitungan dari pelaksana item material sudah dimasukkan," bebernya.
Diungkapkannya, apabila material sudah lengkap semua, maka pengerjaan bisa lebih dipercepat lagi untuk mengejar keterlambatan. Terlebih lagi, dua minggu lagi progres harus mencapai 75 persen. "Saat ini pembangunan masih pada pemasangan dinding dan cor," terangnya.
Terkait keterlambatan pengerjaan gedung ponek, Pihaknya sudah memberikan teguran pada PT Gatayu Cakra Wibowo. "Jadi surat teguran pertama sudah kami berikan, untuk segera mempercepat pengerjaan," tegasnya.
Tidak hanya memberikan surat teguran, lanjut Heru, pihaknya juga meminta pelaksana untuk menambah jumlah pekerja dan jam bekerja. "Kemarin kami juga meminta menambah pekerja dan melakukan lembur," pungkas Heru.
Seperti diberitakan sebelumnya, bukan hanya proyek ruang VIP, pembangunan ponek dengan anggaran Rp 6,9 miliar juga terlihat lelet. Bangunan ini terlihat masih berantakan. Padahal, dijadwal 16 Desember harus sudah selesai.
”Kami melihat bangunan ponek juga masih sangat berantakan. Padahal pertengahan bulan depan harus selesai,” ujar Miftahul Huda Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang, saat sidak kemarin. Dalam analisanya, pembangunan yang menelan anggaran Rp 6,9 miliar itu terancam molor. ”Kalau kondisi seperti ini tidak mungkin selesai,” tegas politisi Fraksi PKB ini.
Lebih dari itu, proyek pengerjaan tidak dilengkapi dengan papan proyek. ”Tadi kami menanyakan papan proyeknya dipasang di mana, baru langsung dipasang pekerja,” ungkapnya.
Editor : Rojiful Mamduh