JOMBANG – Suasana Puskesmas Bandarkedungmulyo, di Jl Raya Bandarkedungmulyo nomor 14 mendadak heboh kemarin (3/8). Ini setelah, gerbang utama menuju puskesmas digembok Kades (kepala desa) Bandarkedungmulyo. Aksi ini sebagai bentuk protes sikap kepala puskesmas (kapus) yang dinilai sulit diajak kerja sama dalam menangani pandemi Covid-19.
Pantauan di lokasi, tampak dua gerbang utama pintu masuk Puskesmas Bandarkedungmulyo digembok rapat. Kondisi puskesmas tampak sepi. Tak ada lalu lalang pasien yang berobat.
Kegiatan pelyanan tetap berjalan. Beberapa warga yang hendak berobat tampak kebingungan untuk memasuki puskesmas. Beruntung pasien dapat masuk area puskesmas lewat pintu samping. ”Tadi disegel pak kades dan beberapa perangkat desa jam 09.00, tapi persoalannya apa saya kurang paham,” ujar salah satu pegawai puskesmas yang enggan disebutkan namanya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.
Saat penggembokan berlangsung, sebenarnya sejumlah pegawai puskesmas sempat berusaha menghentikan tindakan oknum kades. Namun, sepertinya kades tak bergeming. Sambil menyahuti teguran pegawai, kades Bandarkedungmulyo tetap melanjutkan penggembokan pagar menggunakan rantai.
Meski tetap bertahan di gedung puskesmas, pegawai puskesmas mengaku tak berani membuka gembok lantaran persoalan belum selesai. ”Sekarang ibu kepala puskesmas masih ada rapat koordinasi di luar,” terang perempuan berkerudung kuning ini.
Sementara itu, hingga sekitar pukul 11.31, gembok yang terpasang di pagar puskesmas masih terpasang. Sementara itu, pegawai puskesmas tetap melanjutkan pelayanan.
Ditemui terpisah, Kades Bandarkedungmulyo Zaenal Arifin membenarkan terkait tindakan penggembokan yang ia lakukan, Selasa (3/8) pagi kemarin. Ia menyebut, penggembokan itu atas persetujuan seluruh kepala desa se - Kecamatan Bandarkedungmulyo. ”Mewakili seluruh Kades di Kecamatan Bandarkedungmulyo, hari ini saya melakukan tindakan penyegelan puskesmas Bandarkedungmulyo,” ujar dia kepada sejumlah wartawan.
Alasan yang mendasari pihaknya melakukan penggembokan, karena sikap Kepala Puskesmas Bandarkedungmulyo dr Nanik Purbawati dianggap tidak kooperatif dan tidak bisa diajak bekerja sama dalam penanganan pandemi Covid-19.
Zaenal mencontohkan, terkait penanganan warganya yang menjalani isoman (isolasi mandiri). Selama ini dikatakan Zaenal tidak ada perhatian dari puskesmas. ”Kami bersusah payah agar masyarakat ini tidak meninggal dan bisa sembuh. Kita upayakan semaksimal mungkin apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terpenuhi, contoh isoman kapus (kepala puskesmas) tidak pernah ngecek,” terangnya.
Tak hanya itu, terkait kesiapan pendirian Rumah Sehat, kepala puskesmas juga tak pernah bisa diajak kerja sama. Sebagai contoh, dalam pengalokasian logistik medis, mulai dari oxymetri, oksigen, masker, selang infus, regulator oksigen semuanya disiapkan kades hasil patungan Rp 5 juta/kades se-Kecamatan Bandarkedungmulyo. ”Rumah Sehat kita anggarkan dari dana pribadi kepala desa sekitar Rp 5 juta, itupun dari kami sendiri, karena dana desa (DD) belum turun. Sementara ini patungan untuk melengkapi kebutuhan logistik yang ada di rumah sehat itu. Tapi puskesmas tidak mengalokasikan apa-apa selain tenaga saja,” keluhnya.
Disamping itu, pelayanan di Puskesmas Bandarkedungmulyo selama ini juga banyak menuai keluhan masyrakat. Terutama dalam melayani pasien non-Covid-19. ”Kedua, Puskesmas Bandarkedungmulyo ini tidak melayani rawat inap. Semua dirujuk ke Jombang dan dikit-dikit mereka dirujuk. Sehingga masyarakat kami itu takut kalau dikit-dikit langsung dirujuk ke Jombang,” papar dia.
Padahal, jika melihat status tanah yang dipakai Puskesmas Bandarkedungmulyo adalah milik tanah kas desa (TKD). ”Kalau berbicara status tanah yang dipakai Puskesmas Bandarkedungmulyo itu adalah tanah kas desa, bukan tanah pemkab itu. Saya mau hibahkan dijadikan puskesmas karena kita jauh dari Jombang. Kalau tidak bisa rawat inap tentu akan menyusahkan masyarakat kami,” terangnya.
Disinggung soal penyegelan yang dapat berdampak pada pelayanan puskesmas, Zainal berdalih untuk pelayanan tetap berjalan. Menurut dia, penyegelan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada bupati Jombang, DPRD dan Kadinkes agar cekatan dalam mengambil sikap. ”Siapa bilang tidak bisa, administrasi tetap berjalan di sana. Kalau ada orang mau melahirkan ya kita buka. Saya cuma ingin didengar bupati, DPRD, Kadinkes cekatan dalam mengambil sikap. Kami ingin ada perhatian khusus,” jelas dia.
Ia juga menuntut kepala puskemas dicopot dan diganti dengan kepala puskesmas yang lebih berkompeten. ”Kita ingin digantikan kepala puskesmas yang bekerja sama dengan kami,” pungkasnya.
Sementara, usai kabar penyegelan puskesmas mencuat, Kepala Dinas Kesehatan Subandriyah segera memanggil kepala Puskesmas Bandarkedungmulyo. Mereka tampak melakukan rapat tertutup di kantor dinas kesehatan. Sayangnya, saat dikonfirmasi, Kadinkes Jombang Subandriyah enggan memberikan komentar banyak terkait. ”No comment dulu. Saya tidak mengerti,” ucapnya sambil menjauhi wartawan.
Saat disinggung terkait langkah kadinkes menyikapi tindakan penyegelan Puskesmas Bandarkedungmulyo, Subandriyah menyebut akan lebih dulu melakukan identifikasi. ”Saya akan identifikasi dulu, ini saya mau berangkat ke lapangan,” pungkasnya singkat.
Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Bandarkedungmulyo dr Nanik Purbawati belum memberikan jawaban. Beberapa kali upaya telepon ke nomor selulernya belum ada respons. Termasuk konfirmasi melalui pesan WhastApp Juga belum dijawab.
Editor : Rojiful Mamduh