JOMBANG – Uji coba pembelajaran tatap muka akan dimulai Selasa depan(18/8). Dua sekolah yang ditunjuk menyatakan sudah siap. Baik di SMKN Kudu maupun di SMAN 3 Jombang. Pembelajaran ini akan dilaksanakan selama empat jam tanpa istirahat sesuai batas maksimal.
“Pembelajaran akan dimulai 07.00 sampai 10.55 WIB, empat jam kurang lima menit, dan itu tanpa istirahat, selesai langsung pulang,” ungkap Singgih Susanto Kepala SMAN 3 Jombang kemarin (14/8).
Ia menyampaikan, siswa yang masuk akan mengikuti pelajaran tepat pukul 07.00. Pada setiap mata pelajaran (mapel), jika dalam kondisi normal 45 menit, maka dalam situasi darurat, dibagi menjadi dua, yaitu 25 menit per jam pelajaran. “Sekarang satu minggu dijadikan dua agar pembelajaran semakin singkat, yaitu 25 menit per jam pelajaran. Sebetulnya 22,5 menit, tapi dibulatkan sekalian menjadi 25 menit,” tambahnya.
Sedangkan untuk sarana prasasrana di SMAN 3 Jombang sudah ditata sesuai protokol kesehatan. Mulai dari thermogun untuk cek suhu tubuh di pintu masuk, siswa juga memasuki bilik desinfektan, ada sarana cuci tangan di setiap kelas dan siswa diwajibkan membawa hand sanitizer. Termasuk membawa surat persetujuan dari orang tua.
Dalam pembelajaran uji coba kali ini, lanjutnya, tidak ada upacara. Rapat OSIS juga ditiadakan. “Kita kemarin buat video percontohan, masih ada beberapa yang harus kami revisi, setelah direvisi, video ini juga akan kami sebarkan ke wali murid agar bisa diketahui model belajar di sekolah,” tambahnya.
Ia menegaskan, siswa yang datang ke sekolah 25 persen saja, satu kelas maksimal 10 orang. Di SMAN 3 Jombang dibagi berdasar urut absen mulai dari 1-9, kemudian hari berikutnya absen ke 9-18 dan seterusnya. “Guru akan kerja dua kali, ya mengajar di kelas, ya mengajar daring, karena kita tidak bisa pakai proyektor,” tegas Singgih.
Sementara Kepala SMKN Kudu Khasanudin sampai kemarin (14/8) justru masih ngebut menyusun teknis belajar tatap muka yang akan dimulai Selasa depan. Pasalnya, draft yang ia buat sebelumnya harus banyak di ubah sesuai hasil audensi Cabdisdik Jatim Wilayah Jombang dengan Bupati Mundjidah Wahab kemarin. “Termasuk kuota masuk, sebelumnya kita membuat draft 50 persen, tapi karena masih zona orange jadi cuma 25 persen,” tambahnya.
Termasuk jam belajar, pihaknya juga memutuskan untuk belajar empat jam di sekolah sesuai batas maksimal yang ditetapkan Pemprov Jatim. Sedangkan, per mata pelajaran masih dirumuskan karena tentu akan berbeda dengan sebelumnya. “Hari ini kita masih membicarakan semuanya, termasuk jam belajar, biasanya kan 45 menit, tapi kita sesuaikan lagi dengan waktu empat jam belajar tanpa istirahat,” tambahnya.
Begitu pula dengan jadwal siswa yang masuk, juga masih dalam pembahasan. Namun dari sisi sarana prasarana mulai tempat cuci tangan, bilik desinfektan, hingga tempat praktik, sudah disiapkan. “Kemungkinan nanti akan lebih banyak praktik, karena kalau kejuruan terlalu banyak teori juga tidak masuk. Dan tempat praktik sudah diatur dengan physical distancing, misal antar bengkel berjarak 5-10 meter, satu bengkel juga cukup luas, jadi kalau hanya anak 9 atau 10 orang maksimal, masih sangat luas,” jelas dia.
Meski begitu, pihaknya tidak ingin meninggalkan kebiasaan lama. Senam pagi sebelum masuk kelas, membersihkan alat-alat praktik sebelum dan sesudah digunakan, serta berolahraga ringan. “Ya mungkin nanti ada senam sedikit untuk meningkatkan imunitas, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” pungkas Khasanudin.
Protokol Kesehatan Harus Konsisten
SEMENTARA itu kalangan DPRD Jombang turut merespons pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung 18 Agustus mendatang di SMKN Kudu dan SMAN 3 Jombang. Mereka meminta protokol kesehatan diterapkan secara konsisten, sekaligus minta stakeholder terkait untuk meningkatkan antisipasi.
“Harus fokus dengan penerapan physical distancing dan protokol kesehatan lainnya. Kami tidak ingin ada klaster baru di Jombang, seperti yang terjadi di daerah lain,” ucap Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati, kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (14/8). Konsistensi dalam penerapan protokol kesehatan menurutnya sangat diperlukan, jika ingin pembelajaran tatap muka terus berlangsung.
Sebab, jika muncul satu saja kasus positif baru dari lingkungan sekolah, pembelajaran tatap muka akan langsung dihentikan. “Kami mendukung uji coba ini. Jumlah sekolah dua dulu, mudah-mudahan berhasil dan tidak ada kasus baru yang muncul,” imbuhnya. Erna menyebut hasil dari uji coba ini akan menjadi gambaran untuk menentukan kebijakan sebelumnya.
“Dicoba dulu, bagaimana hasilnya untuk Jombang yang masuk zona orange ini,” ujarnya. Sehingga jika pembelajaran tatap muka sudah berjalan beberapa waktu, ia meminta agar dilakukan evaluasi. “Selain protokol kesehatan, ruang kelas dan metode pembelajaran serta jam belajar juga harus diatur,” tambahnya.
Erna menyatakan Komisi D tengah menyusun agenda untuk mendatangi dua sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka. “Kami agendakan sebelum 18 Agustus, ke SMKN Kudu dan SMAN 3 Jombang. Untuk melihat kesiapan sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Satgas Covid-19 IDI Jombang dr M Sjarifudin mengaku sudah mengetahui rencana yang dikeluarkan Pemprov Jatim untuk pembelajaran tatap muka. ”Memang dilakukan terbatas, tiap kelas hanya 25 persen siswa yang masuk dengan persetujuan orang tua,” ujarnya kemarin (14/8).
Sebagai lembaga non pemerintah dia mengakui tak bisa melarang wacana tersebut. Namun pihaknya bakal memberikan rekomendasi tertulis ke Pemkab Jombang. ”Seharusnya Pemprov Jatim membuat kebijakan yang sesuai dengan pemerintah pusat, khususnya Kemendikbud, yaitu memperbolehkan sekolah tatap muka secara bertahap khusus untuk zona hijau dan kuning saja. Tidak termasuk zona orange termasuk Jombang,” tambahnya.
Saat ini, 38 kabupaten/kota di Jawa Timur baru ada delapan daerah yang sudah zona kuning. Sedangkan Jombang masih orange sejak (10/8) turun status dari zona merah. ”Ini yang perlu diperhatikan karena SE Gubernur tidak sesuai dengan kebijakan Kemendikbud,” papar dia.
Disinggung mengenai problematika kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring yang menjadi dasar wacara uji coba pembelajaran tatap muka, ia mengatakan harus ada solusi lain. ”Seharusnya yang diperkenankan tatap muka adalah daerah yang memang kesulitan sinyal atau biaya untuk pembelajaran daring, dan bersifat situational. Namun itu pun sebenarnya bisa diatasi dengan adanya beberapa tempat free wifi serta pendampingan guru, dengan jumlah sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan,” jelas dia.
Namun, jika wacana pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan, ia hanya bisa mengimbau agar sekolah benar-benar siap menerapkan protokol kesehatan. ”Harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik siswa, guru, dan semua karyawan sekolah,” jelasnya lagi.
Dia menambahkan, penerapan protokol kesehatan harus dilakukan siswa sejak berangkat dari rumah, mulai naik kendaraan hingga saat proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah. ”Harus diatur naik kendaraan pribadi (motor) atau diantar orang tua, dengan tujuan hanya ke sekolah dan pulangnya pun langsung ke rumah, tidak boleh mampir-mampir. Bekal harus bawa dari rumah,” beber dia.
Sementara, pihak sekolah juga diminta memperbanyak tempat cuci tangan, serta menerapkan physical distancing dengan siswa serta kewajiban masker bagi semua yang terlibat. ”Yang sakit tidak usah masuk sekolah dan harus selalu ada cek suhu tubuh saat masuk,” paparnya.
Menurutnya, kegiatan tatap muka harus benar-benar diwaspadai jika tidak ingin muncul klaster sekolah. ”Makanya protokol kesehatan harus diterapkan dengan disiplin agar tidak menimbulkan klaster sekolah,” pungkasnya.
Editor : Binti Rohmatin