RadarJombang.id - Dalam struktur birokrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara (1800 – 1942), yang berkedudukan paling tinggi adalah ratu dari Kerajaan Belanda.
Di bawahnya ada Menteri Negara Koloni/Jajahan yang membawahi Gubernur Jenderal di Batavia. Kemudian ada Residen (R) yang mengepalai sebuah karesidenan.
Wilayah karesidenan terdiri dari beberapa afdeling yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen (AR) yang tugasnya sebagai wakil residen untuk mengawasi wilayah afdeling.
Sejajar dengan AR, ada jabatan walikota (burgemeester) untuk wilayah gemeente (kota).
Di bawahnya ada jabatan Controleur (kontroler) yang mengawasi daerah onderafdeling.
Semua pejabat dari segala tingkatan itu hanya boleh diduduki/dijabat oleh orang Belanda/Eropa.
Menurut Tjahjana Indra Kusuma pemerhati sejarah dan cagar budaya di Jombang, Bumiputra meski bangsawan/priyayi sekalipun, tidak bisa.
Warga pribumi hanya boleh menduduki jabatan setara pada struktural atau birokrasi yang berorientasi pada sumber daya manusia di sebuah wilayah.
Yaitu mulai jabatan Regent (bupati) dan seterusnya ke bawah.
Struktur selanjutnya ada Regent (Rt) alias bupati yang mengepalai sebuah regentschap (kabupaten).
Baca Juga: Daftar Lengkap 20 Bupati yang Pernah Memerintah Jombang dari Tahun 1910 sampai 2023
Wilayah kabupaten terdiri dari beberapa district (distrik) atau setingkat kawedanan yang dikepalai oleh wedono.
“Sebuah distrik terdiri dari beberapa wilayah onderdistrict atau setara kecamatan yang membawahi desa-desa,” katanya.
Lazimnya pejabat yang mengepalai distrik dan onderdistrik disebut kanjeng wedono dan asisten wedono/camat.
Sedangkan pemimpin terbawah di desa disebut lurah. Jabatan-jabatan itu semuanya boleh diduduki oleh warga pribumi yang umumnya dari keluarga bangsawan. (ang/bin/riz)
Editor : Achmad RW